Suara.com - Hasil temuan terbaru Lingkaran Survei Indonesia Denny JA menyebutkan sebanyak 60,77 persen responden percaya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjalankan pemerintahan yang bersih.
Peneliti LSI Ade Mulyana mengatakan hanya 22,65 responden yang percaya DPRD DKI menjadi mitra pemerintahan yang bersih, sedangkan sisanya 16,58 persen, tidak menjawab.
Ade Mulyana mengatakan sebanyak 78,30 persen publik juga mendukung penerapan e-budgeting yaitu sistem yang memproteksi APBD dari kemungkinan permainan anggaran, hanyak 15,40 persen publik yang tidak mendukung e-budgeting dan sisanya 6,30 persen responden tidak menjawab.
Mengenai hak angket DPRD DKI kepada Ahok hanya 35,30 persen responden yang menyatakan diperlukan, sedangkan 51,25 responden menyatakan tidak diperlukan dan sisanya 13,45 persen responden tidak menjawab.
Menurut hasil survei LSI Denny JA ada tiga alasan Ahok lebih dipercaya publik, yaitu pertama Ahok dipercaya karena lebih jujur, berintegritas dan berkomitmen memberantas korupsi. Kedua, rendahnya kepercayaan publik terhadap anggota partai politik di DPRD.
Ketiga, publik percaya dengan informasi yang disampaikan Ahok terkait dana-dana siluman yaitu angkanya mencapai 72,80 persen.
Selain itu, publik mengharapkan agar Ahok memperbaiki cara berkomunikasi politiknya.
"Mayoritas publik atau sebesar 54,25 persen menyatakan Ahok harus memperbaiki cara komunikasi politiknya agar semakin didukung oleh partai politik dan menghindari kembalinya konflik dengan berbagai pihak tanpa perlu berkompromi soal isu korupsi," kata Ade Mulyana.
Survei dilakukan pada 2-4 Februari 2015 menggunakan sistem Quickpoll (smartphone LSI), metode multistage random sampling, dengan jumlah responden 1.200 orang se-Indonesia dan margin of error +- 2,9 persen.
Survei juga dilengkapi dengan riset kualitatif Grup Diskusi Fokus di tujuh ibu kota provinisi terbesar dengan in depth interview dan analisis media nasional. (Antara)
Berita Terkait
-
Perintah Pusat Pangkas Dana Transfer, Pramono Pastikan Program Masyarakat Ini Aman
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
Wali Kota Semarang Dorong Sekolah Rakyat Jadi Wadah Lahirkan Generasi Hebat
-
Izin Dibekukan, DPR Ingatkan TikTok untuk Kooperatif dan Transparan
-
12 Tokoh Ajukan Amicus Curiae di Praperadilan Nadiem, Gugat Bobroknya Sistem Penetapan Tersangka
-
Genjot Skrining Tuberkulosis, Ahmad Luthfi Luncurkan Program Speling Melesat dan TB Express
-
Menteri Haji Ingin Samakan Masa Tunggu Haji Jadi 26,4 Tahun di Seluruh Indonesia, Begini Rencananya
-
Jawab Tantangan Yusril, Delpedro Cs Ajukan Praperadilan ke PN Jaksel
-
Korupsi Wastafel, Anggota DPRK Aceh Besar jadi Tersangka usai Polisi Dapat 'Restu' Muzakir Manaf
-
Seleksi Super Ketat Kementerian Haji, Kenapa 200 Nama Calon Pejabat Harus Ditelusuri KPK?
-
Dengan Suara Bergetar, Ayah Nadiem Makarim: Saya Yakin Betul Dia Jujur
-
Keseruan Oma Ilah dan Opa Sutarto Ikut Sekolah Lansia