Suara.com - Agung Laksono dinyatakan sah oleh Pemerintahan Joko Widodo untuk memimpin Partai Golkar. Dia bersaing dengan Aburizal Bakrie yang sama-sama menggelar musyawarah nasional.
Kepada suara.com, Agung mengaku pede bisa memimpin Golkar ke depan. Dia mengklaim didukung oleh banyak Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar. Sudah ada 11 DPD yang mendukung Agung.
"Total ada 11. Dari Jawa Barat ada, dari Papua ada," jelas dia seusai berkunjung ke Rumah Dinas Ketua MPR, Zulkifli Hasan, Kamis (12/3/2014) sore.
Dia mengklaim masih ada DPD Golkar yang 'antre' untuk mendukungnya. Dia pun sudah memegang surat pernyataan resmi sebagai pengurus Golkar dari Mahkamah Partai.
"Surat resmi sudah ada, dukungan daerah ada. De facto dan de jure-nya sudah ada. Apalagi?" tanya Agung.
Saat ini Agung tengah menyusun struktur kepengurusan Golkar. Dia pun berjanji akan merangkul rivalnya, Aburizal Bakrie.
"DPD lewat musyawarah daerah, kan ada dua tugas saya. Menyempurnakan DPP dan organ-organ di bawahnya, DPD kabupaten/kota, provinsi dan fraksi-fraksi," paparnya.
Sampai saat ini kubu Ical belum terima Agung diakui pemerintah sebagai pengurus Golkar yang sah. Kubu Ical melaporkan Agung ke Bareskrim atas tuduhan pemalsuan surat di Munas Golkar di Jakarta yang memilih Agung menjadi ketua umum.
Idrus Marham yang terpilih menjadi sekretaris jenderal partai di Munas Partai Golkar di Bali menyebut sejumlah nama yang dilaporkan hari ini, antara lain Agung Laksono, Zinuddin Amali, Yorrys Raweyai, Ibnu Munzir, dan Jasri Marin.
"Nama-nama itu melakukan pemalsuan surat kuasa secara kolektif. Mereka menggunakan surat mandat palsu (dalam Munas Golkar Jakarta)," kata Idrus.
Idrus juga menyontohkan kasus ditemukan dalam surat kuasa.
"Yang ekstrim lagi ada tanda tangan memberikan surat mandat dari pengurus Kabupaten Sumenep (Madura), tanda tangannya ada, namanya ada, tetapi orangnya sudah meninggal 2012 lalu," kata dia.
BERITA MENARIK LAINNYA:
5 Hal yang Belum Anda Tahu Soal Wina, Si Penjual Rumah Siap Nikah
Rupiah Terus Melemah, Mengapa Jokowi Tidak Cemas?
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO