Suara.com - Daftar kepengurusan Partai Golkar di bawah pimpinan Agung Laksono secara resmi sudah diserahkan hari ini, Selasa (17/3/2015), ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Namun, daftar kepengurusan tersebut bisa saja suatu saat dirombak lagi, terutama apabila Ketua Umum hasil Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) dan Bambang Soesatyo (Bamsoet) mau masuk dalam susunan kepengurusan tersebut.
"Oh iya, ada perombakan lagi nanti. Andai kata ada perubahan lagi, tidak apa-apa. Kita akan ubah lagi di tahap berikutnya," ungkap Ketua Bidang Hukum dan HAM Partai Golkar kubu Munas Ancol, Lawrence Siburian, saat menyerahkan daftar kepengurusan ke Gedung Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Menurut Lawrence, pihaknya sama sekali tidak keberatan untuk merombak kembali daftar kepengurusan yang sudah ada saat ini. Pasalnya, pengurus yang ada saat ini menurutnya merupakan putusan menteri yang dilandasi oleh hasil sidang Mahkamah Partai Golkar. Di mana di situ dikatakan bahwa sebuah kepengurusan harus disusun secara selektif berdasarkan kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDLT).
"Tadi itu kan putusan menteri yang mengutip hasil sidang Mahkamah Partai Golkar, yang mengatakan bahwa kepengurusan itu disusun secara selektif berdasarkan kriteria PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela). Dan itu yang akan kita ambil masuk dalam kepengurusan. Kita siap rombak kalau memang ada perubahan," ujar Lawrence menambahkan.
Namun, bukannya bermaksud mengecilkan hati para pihak yang sudah tergabung dalam kepengurusan Agung, Lawrence menegaskan bahwa kepemimpinan Agung Laksono sendiri hanya bertahan untuk satu tahun. Selanjutnya, tahun depan sudah dipastikam akan diadakan lagi Musyawarah Nasional (Munas) untuk memilih Ketua Umum yang baru. Dia pun berharap agar semua kelompok dapat menyiapkan calonnya masing-masing untuk memimpin Golkar ke depan.
"Ini partai demokratis. Yang pasti, tahun depan kita akan Munas. Jadi saya kira, tak usah berkecil hati untuk teman-teman yang harus menerima kepengurusan yang dipimpin Pak Agung ini sampai dengan tahun depan. Ada waktu untuk teman-teman mempersiapkan diri, untuk mencalonkan diri menjadi Ketua Umum di Munas tahun depan," tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
Terkini
-
Digerebek Satpol PP Diduga Sarang Prostitusi, Indekos di Jakbar Bak Hotel: 3 Lantai Diisi 20 Kamar!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi