Suara.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan kepada seluruh kader PAN, baik di DPR maupun DPRD mana pun, untuk tidak membuat gaduh situasi politik saat ini. Yang dimaksud Zulkifli adalah langkah gugat-menggugat atau melayangkan hak angket untuk sejumlah masalah.
"Gini. (Kader) PAN di seluruh Indonesia termasuk Jakarta, rakyat ini jenuh kalau politik gaduh, DPR gaduh, DPRD gaduh. Noise, berisik. Ribut. Oleh karena itu, PAN tidak ingin jadi bagian yang gaduh," kata Zulkifli di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/3/2015).
Menurut Zulkifli, sudah saatnya sekarang politisi memberikan kesejukan dan harapan bagi rakyat. Apalagi menurutnya, saat ini kondisi perekonomian Indonesia juga sedang mengalami kendala, di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar terus melemah, dan ketahanan ekonomi juga lemah lantaran banyaknya impor di Indonesia.
"Kita ingin menjadi solusi untuk mengutamakan rakyat banyak. Sekarang harga naik, nilai tukar juga naik, apa-apa impor. Saya kira, rakyat perlu kesejukan, diberi harapan. Lelah kalau mendengar para elite, pemerintah, terus bertarung, karena tidak henti-hentinya saling melapor dan mengangket. Karena (itu) bukan solusi. Maka, buat kesejukan untuk kepentingan rakyat banyak," papar Zulkifli.
Diketahui, beberapa pekan ini memang ramai dengan pembicaraan hak angket dari anggota dewan terhadap eksekutif. Di DPR, fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) disebut telah mengumpulkan dukungan untuk melayangkan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasona H Laoly tentang kebijakannya terhadap PPP dan Golkar.
Sementara itu di DPRD DKI, anggota dewan juga telah menjalankan hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok). Hal itu lantaran Ahok dianggap telah menyalahi aturan dalam pembahasan APBD 2015.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO