Kubu ARB Laporkan Yasonna ke Bareskrim dengan Tuduhan Manipulasi

Suara.com - Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie melaporkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly ke Badan Reserse Kriminal Polri, Selasa (17/3/2015).

"Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie memberikan mandat kepada Ridwan Bae dan John K Aziz atas nama DPP melaporkan ‎Menkumham terkait adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dan dugaan memanipulasi putusan Mahkamah Partai (Golkar). Kami harapkan polisi segera memproses," kata Idrus di Bareskrim Polri.

Menurut Idrus, Yasonna salah kutip atau memanipulasi putusan Mahkamah Partai dengan memutuskan dan mengesahkan Musyawarah Nasional di Jakarta pimpinan Agung Laksono.

Idrus menegaskan Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi dalam putusan, tidak memenangkan pihak manapun dalam sengketa antara Aburizal dan Agung Laksono.

"Tapi Menkumham tetap menjadikan putusan Mahkamah Partai sebagai alat mengeluarkan kebijakan pengesahan hasil Munas Ancol," ujarnya.

Idrus menambahkan dalam Undang-Undang tentang Partai Politik, sengketa partai diselesaikan di internal melalui Mahkamah Partai dan apabila belum menemukan titik temu, dibawa ke pengadilan.

"Tapi ini belum selesai sudah dikeluarkan semacam pengesahan. Itu saya kira sudah penyalahgunaan kewenangan. Ini mencederai demokrasi dan keadilan," katanya.
Seperti diketahui, Kemenkumham telah mengakui kepengurusan Partai Golkar di bawah Agung Laksono. Yasonna mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan keputusan Mahkamah Partai Golkar yang menerima kepengurusan Golkar versi Agung.

Sementara itu, hari ini, Kubu Agung telah menyerahkan rancangan susunan pengurus partai ke kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

"Menyerahkan susunan kepengurusan yang (Munas) Ancol, antara dari Bali sudah masuk. Jadi membengkak (jumlahnya), ini DPP Golkar paling besar, 377 pengurus, dengan waketum (wakil ketua umum) tetap dan sekjen (sekretaris jenderal) tetap," kata Ketua DPP Partai Golkar Leo Nababan.

Leo menjelaskan jumlah pengurus membengkak karena sesuai dengan saran Mahkamah Partai agar Partai Golkar hasil Munas di Jakarta merangkul sejumlah kader Golkar hasil Munas di Bali atau kubu Aburizal.