Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, eksekusi mati terpidana narkoba 'Bali Nine' yang tertunda hingga kini memperlemah posisi politik Indonesia di dunia internasional.
"Kita yang tadinya zero enemy sekarang mungkin akan semakin banyak negara-negara yang membuat kita nanti tidak di dukung di forum-forum internasional," kata Fadli, di DPR, Jakarta, Kamis (19/3/2015).
Menurut Fadli, pemerintah justru menimbulkan citra buruk terhadap sistem hukum dan pemerintahan Indonesia saat menunda eksekusi mati ini. Sebab, pada eksekusi pertama, pemerintah berhasil, namun eksekusi yang kedua ini malah tertunda.
"Jadi pemerintah harus menyampaikan kepada publik apakah akan melakukan eksekusi atau tidak atau menunda. Ini yang saya kira harus dilakukan pemerintah," katanya.
Meski mengkiritik, Fadli mengembalikan lagi sikap dan keputusan soal hukuman mati ini Pesiden Joko Widodo.
"Presiden maunya gimana kalo presiden mau nambah musuh kita ya ngga apa-apa, artinya tau konsekuensinya tapi kalo misalnya kita tahu dengan begitu tidak akan menambah musuh toh hubungan baik dari berbagai sisi perdagangan maupun politik ya lakukan saja," kata Politisi Gerindra ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi