Suara.com - Dari sembilan fraksi di DPRD DKI Jakarta, diprediksi sebanyak delapan fraksi akan mendukung penerbitan peraturan gubernur sebagai tanda penggunaan APBD tahun 2014.
"Delapan fraksi dukung pergub. Satu yang dukung perda," kata anggota Badan Anggaran DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Prabowo Soenirman kepada suara.com, Jumat (20/3/2015).
Prabowo tidak mau menyebut nama fraksi yang mendukung peraturan daerah sebagai tanda penggunaan APBD 2015. Ketika disinggung nama Fraksi Nasional Demokrat, Prabowo menyatakan terima kasih.
Prabowo yakin tidak akan ada fraksi yang mencabut dukungan terhadap penggunaan APBD 2014.
Fraksi Gerindra sendiri, kata Prabowo, tetap konsisten mendukung APBD dikembalikan ke tahun 2014.
"Kan itu permintaan gubernur juga sekaligus kalau 2014 kan otomatis dia jalankan sendiri, tidak perlu ada persetujuan dari kita," kata Prabowo.
Dengan menggunakan APBD 2014, kata Prabowo, otomatis dana siluman Rp12,1 triliun yang sering diungkapkan Ahok, tidak ada lagi.
"Ini sekaligus clear-kan kalima dana siluman dan lain-lain itu," kata Prabowo.
Menurut Prabowo tidak akan ada dampak yang signifikan apabila program tahun 2015 ini menggunakan APBD 2014.
"Tidak ada dampaknya. Kan kewenangan ada di gubernur. Dia atur dengan mendagri. Kita cukup mengawasi," katanya.
Ketika ditanya apakah tidak sulit mencocokkan program 2015 dengan anggaran 2014, Prabowo mengatakan untuk program-program rutin, seperti perbaikan-perbaikan infrastruktur, tidak masalah.
"Kemudian proyek tetap jalan. Kalau proyek baru tidak ada," katanya.
Prabowo tidak setuju bila DPRD dikatakan tidak ingin menyelesaikan masalah APBD 2015.
"Kan jelas, anggaran yang harus harusnya dibahas itu versi DPRD. Kan kemarin yang dikirim Ahok (draf APBD) ke mendagri versinya sendiri (bukan yang disahkan DPRD). Masa bahas yang tidak kita (DPRD) bahas," kata Prabowo.
Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan akan menunggu pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2015 sampai Senin (23/3/2015).
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Mendagri Tito Bahas Persiapan Program Perumahan di Wilayah Perbatasan
-
Bisa Jadi Pintu Masuk HIV: 19 dari 20 Remaja Jakarta Terinfeksi Penyakit Menular Seksual
-
Begal Petugas Damkar Ditangkap di Hotel Pluit, Polisi: Masih Ada 4 Pelaku yang Buron!
-
Makar atau Kebebasan Berekspresi? Membedah Kontroversi Pernyataan Saiful Mujani
-
Perintah Tegas Pramono ke Pasukan Kuning: Jangan Tunggu Viral, Jalan Rusak Harus Cepat Ditangani!
-
Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029
-
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
-
Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko
-
Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan