Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencium ada alasan kuat mengapa DPRD DKI Jakarta tidak meloloskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015. Itu karena DPRD gengsi.
"Kalau ada Perda (Perda) hak angketnya jadi, nggak ada gunanya. Makanya karena gengsi dia bikin jadi Pergub," ujar Ahok usai meninjau Rumah Pompa di Jalan Tenaga Listrik, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3/2015).
Jumat (20/3/2015) malam kemarin, anggota dewan menyatakan untuk menggunakan pergub, maka Gubernur Ahok berhak menerbitkan Peraturan Gubernur untuk menggunakan APBD Perubahan 2014 dengan pagu anggaran Rp72,9 triliun atau lebih kecil dibandingkan APBD 2015, Rp73,08 triliun.
"Saya sudah mengatakan, pasti DPRD yang angket, menolak membahas. Kenapa? Karena dia malu. Dia kan menuduh RAPBD kami palsu," kata Ahok.
Namun tak masalah jika Jakarta harus kembali ke APBD 2014. Kata Ahok undang-undang menjamin semua kegiatan di DKI akan berjalan serta Kemendagri juga telah menjaminya.
Ahok menyindir para pimpinan anggota dewan yang mengatakan tidak sanggup membahas hasil evaluasi RAPBD 2015 dari Kemendagri lantaran waktu yang dikirimkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah menjelang batas akhir keputusan.
"Emangnya saya kasih kamu (DPRD) bacaan 6 ribu lembar cetakan, kamu gampang emang periksanya? Saya sudah undang dia datang (pas saat menginput anggaran kedalam sistem e-budgeting) pelototin aja nih sambil ngisi. Sambil revisi nih 2 hari, langsung," kata Ahok.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
-
Filosofi Jersey Soekarno Run 2026: Mengusung Semangat Berdikari dan Simbol Perjuangan
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut