Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pelaksanaan berbagai program yang ada di dalam APBD untuk Provinsi DKI Jakarta benar-benar harus digunakan untuk melayani warga.
"Kami berbicara agar APBD DKI dapat melayani masyarakat," kata Jusuf Kalla ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2015).
Wapres mengemukakan hal tersebut ketika ditanya mengenai hasil pertemuannya dengan perwakilan DPRD DKI terkait dengan perselisihan APBD dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
JK menegaskan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak berbicara mengenai bergulirnya hak angket untuk menyelidiki dugaan mal-administrasi dan etika yang dilakukan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Soal hak angket itu soal berbeda," kata Jusuf Kalla.
Pertemuan antara Wakil Presiden dan perwakilan DPRD DKI berlangsung pada Senin (23/3/2015).
Ahok diduga melakukan mal-administrasi dan pelanggaran etika lantaran mengirimkan dokumen APBD 2015 ke Kementerian Dalam Negeri dalam sistem e-budgeting. Dokumen tersebut bukanlah yang disahkan dewan. Ahok sudah menjelaskan bahwa ia melakukan itu karena mengetahui adanya banyak kejanggalan dalam APBD yang disahkan dewan. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
Dolar Diramal Tembus Rp20.000, Ekonom Blak-blakan Kritik Kebijakan 'Bakar Uang' Menkeu
-
'Spill' Sikap NasDem: Swasembada Pangan Harga Mati, Siap Kawal dari Parlemen
-
Rocky Gerung 'Spill' Agenda Tersembunyi di Balik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir
-
Kriminalisasi Masyarakat Adat Penentang Tambang Ilegal PT Position, Jatam Ajukan Amicus Curiae
-
Drama PPP Belum Usai: Jateng Tolak SK Mardiono, 'Spill' Fakta Sebenarnya di Muktamar X
-
Horor MBG Terulang Lagi! Dinas KPKP Bongkar 'Dosa' Dapur Umum: SOP Diabaikan!
-
Jalani Kebijakan 'Koplaknomics', Ekonom Prediksi Indonesia Hadapi Ancaman Resesi dan Gejolak Sosial
-
Mensos Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli yang Jadi Tersangka Korupsi Bansos di KPK
-
Detik-detik Bus DAMRI Ludes Terbakar di Tol Cikampek, Semua Penumpang Selamat
-
Titik Didih Krisis Puncak! Penutupan Belasan Tempat Wisata KLH Picu PHK Massal, Mulyadi Geram