Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku sudah tidak tertarik membahas masalah hak angket anggota DPRD, Rabu (25/3/2015). Anggota dewan menggunakan hak angket karena menduga ada mal-administrasi dan etika yang dilakukan Ahok dalam mengirimkan dokumen APBD 2015 ke Kementerian Dalam Negeri.
"Aduh aku gak mau ngomongin angket-angket lagi, dah. Pusing amat itu angket, sudah angket, apalagi? angket APBD udah selesai," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta.
Menurut mantan Bupati Belitung Timur polemik APBD 2015 sudah selesai seiring dengan keputusan dewan untuk menggunakan APBD 2014 untuk tahun 2015 dengan pagu anggaran Rp72,9 triliun.
Itu sebabnya, Ahok berharap kepada media massa untuk tidak memberi ruang bagi anggota dewan yang mengangkat-angkat hak angket.
"Saya kira wartawan ga usah kasih panggung-panggung angket lagi lah, orang kurang kerjaan gitu (anggota dewan)," kata Ahok.
Sebagai informasi, hari ini tim angket akan meminta pendapat kepada dua pakar hukum tata negara terkait dengan dugaan mal-administrasi dan etika yang dilakukan Ahok.
Anggota tim angket dari Fraksi Gerindra Prabowo Soenirman mengatakan dua pakar yang akan dimintai pendapat siang ini adalah Margarito Kamis dan Irman Putra Sidin.
"Pertama mungkin hadir Margarito Kamis, kedua Irman Putra Sidin," ujar Prabowo.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Pemerintah Diminta Transparan, Kerja Sama Pertahanan RI-AS Untungnya Apa?
-
Dugaan Skandal Aset Sitaan Rp40 Miliar, Jaksa Watch Laporkan Kejati Jambi ke KPK
-
Hasto PDIP: Kritik ke Jokowi Dulu Ternyata Benar, Prabowo Jangan Antikritik
-
BNI Pastikan Proses Pengembalian Dana Aek Nabara Sesuai Perkembangan Penyidikan
-
Bantah Ramal Indonesia Bakal Chaos, JK: Itu Said Didu, Bukan Saya
-
Catat! Ini 7 Rumah Sakit di Jawa Tengah yang Layani Visum Gratis bagi Korban Kekerasan
-
Selat Hormuz Ditutup Lagi, Trump Sentil Iran, Mojtaba Khamenei Balas Menohok
-
Megawati Ungkap Bahaya Pangkalan Militer Asing, Serukan Dasa Sila Bandung
-
PBB Dinilai Tak Relevan, Megawati Desak Reformasi Total: Hapus Veto, Pakai Pancasila
-
Sebut Tuntutan Kasus LNG Tidak Utuh, Nandang Sutisna: Kerugian Parsial Jangan Dipaksakan Jadi Pidana