Kritik APBD, Kemendagri Sebut Pemprov DKI Tak Berpihak ke Rakyat

Suara.com - Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek menyebut Pemerintah DKI Jakarta tidak berpihak ke rakyat,  setelah membaca Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tahun 2015 yang dibuat Basuki Purnama (Ahok).

Donny juga membeberkan beberapa kejanggalan, setelah pihaknya mengetahui besarnya belanja jasa perkantoran yang mencapai Rp4,1 triliun.

Anggaran tersebut, kata dia, jauh lebih besar dari anggaran untuk perbaikan dan perawatan infrastruktur jalan yang hanya mencapai Rp2,9 triliun.

"Seharusnya turunkan anggaran untuk jasa perkantoran, besarkan anggaran untuk perbaikan jalan," ujar Reydonnyzar Moenek ketika membahas Rapergub dengan eksekutif dan legislatif, di Ruang Rapat, Gedung F, Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (2/4/2015).

Donny, sapaan Reydonnyzar mengungkapkan, pihaknya tahun lalu juga sempat menyoroti terkait belanja jasa perkantoran.

 Dia menilai, Pemprov DKI Jakarta tidak dijadikan pembelajaran, walaupun pada saat APBD DKI tahun 2014 telah ditegur, namun kembali disusun di tahun ini dengan menggunakan pagu anggaran tahun 2014.

"Jasa kantor hobi bener, kemarin minta diturunin di Raperda, eh di pergub dinaikin lagi. Tolong turunkan pak ini belanja kantor," kata Donny.

Sebelumnya Donny juga mempermasalahkan belanja pegawai yang dianggarkan Pemprov DKI Jakarta mencapai Rp19,2 triliun.

Kata Donny Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seharusnya mengetahui, anggaran pegawai seharusnya hanya Rp 5,9 triliun.

"Padahal bila kita mau strict, bapak (Ahok) hanya boleh menganggarkan belanja jasa pegawai ini sampai Rp5,9 triliun," terang Donny.