Suara.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tentang tugasnya. Kata Megawati, presiden dan wakil presiden seharusnya menjalankan garis kebijakan politik partai. Sebab, presiden dan wakil presiden adalah utusan dari partai pengusung saat pemilu lalu.
Hal itu diutarakan Megawati saat menyampaikan pidato sambutan pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan, di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Kamis (9/4/2015).
"UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres mengamanatkan bahwa presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik," kata Megawati.
"Prinsip ini yang kita jalankan. Sementara ada pihak, dengan mengatasnamakan independensi selalu mengatakan bahwa partai adalah beban demokrasi. Di sinilah tugas kritik dan otokritik kita jalankan," terang Megawati.
Menurut Megawati, penyebutan partai sebagai ornamen demokrasi atau alat tunggangan kekuasaan, sama halnya dengan mengkerdilkan makna dan arti kolekivitas partai yang berasal dari rakyat.
"Fenomena ini tampak jelas ketika pada saat bersamaan muncul gerakan deparpolisasi. Sentimen antipartai pun diteriakan dalam kerumunan liberalisasi politik," ujarnya.
Fenomena ini, menurut Megawati, tidak berdiri sendiri. Ada simbiosis antara kekuatan antipartai dan kekuatan modal. Mereka, sambungnya, adalah golongan oportunitis.
"Mereka tidak mau bekerja keras membangun partai. Mereka tidak mau mengongganisir rakyat kecuali menunggu dan menyalip di tikungan terakhir," tegasnya.
Karena itu, dia berharap Jokowi-JK kembali ke konstitusi awal sebagai pemegang mandat suara rakyat yang disalurkan lewat partai pengusung.
"Pegang teguh konstitusi itu. Berpijaklah pada konstitusi karena itu adalah jalan kenegaraan. Penuhi janji kampanye-mu, sebab itu adalah ikatan suci dengan rakyat," tegas Mantan Presiden kelima.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO