Tersangka kasus dugaan korupsi dana haji mantan Menteri Agama Suryadharma Ali di gedung KPK [Suara.com/Oke Atmaja]
Baca 10 detik
Dia menyontohkan kuota dari Arab Saudi 211 ribu, lalu 194 ribu dikelola oleh pemerintah, sementara kelebihannya dikelola haji khusus. Namun, biasanya selama ini yang terserap hanyalah sekitar 190-192 ribu, dan selisih itulah yang dibagikan kepada jemaah.
"Tapi realitasnya kita cuma terserap sekitar 190 atau 192 ribu. Jadi selalu ada gap. Sisa itu diberikan kepada mereka di penghujung, di penghujung sekali lagi di penghujung. Tidak ada jemaah haji yang dirugikan," kata Suryadharma di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2015).
Dia menambahkan terjadinya gap antara kuota yang diberikan oleh Pemerintahan Arab Saudi lantaran ada sejumlah jemaah haji yang berhalangan pada saat berangkat ke Tanah suci. Berbagai alasan ketidakberangkatan para jemaah, menurut SDA, antara lain karena meninggal dunia, hamil, dan sakit keras serta faktor ketidakmampuan melunasi.
"Jadi begini setiap tahun itu ada sisa kuota yang tidak terserap kisarannya 1 sampai 2 persen. Kenapa tidak terserap? Dari 211 ribu penyelenggara haji yang kita berangkatkan setiap tahun itu pasti ada yang meninggal dunia sebelum berangkat, yang hamil, ada yang sakit keras, ada yang tidak mampu melunasi. Kemudian ada juga yang ada tugas lain yang dianggap lebih penting, jadi mereka tidak berangkat haji. Itu selalu ada tiap tahun," kata mantan Ketua Umum PPP.
Menurutnya tidak hanya dirinya yang melakukan hal tersebut, para pendahulunya di Kementerian Agama juga melakukan hal yang sama.
"Dan menteri-menteri sebelumnya juga melaksanakan itu. Nah sebagai menteri agama yang mendapatkan kuota dari menteri haji di Saudi Arabia, kalau kuota Indonesia 211 ribu, lalu 194 ribu dikelola oleh pemerintah dan 17 ribunya dikelola oleh haji khusus, maka pemerintah Indonesia perlu menyediakan makan 194 ribu orang. Terus akomodasi hotel untuk 194 ribu orang, transportasi lokal di Saudi Arabia 194 ribu orang. Itu ketentuan pemerintahan sana," kata Suryadharma.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO