Tersangka kasus dugaan korupsi dana haji mantan Menteri Agama Suryadharma Ali di gedung KPK [Suara.com/Oke Atmaja]
Suryadharma Ali membantah kalau banyak anggota jemaah haji yang dirugikan selama dia menjadi Mantan Menteri Agama. Menurut dia, jatah yang diberikan kepada jamaah haji terjadi setelah adanya selisih kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi dengan yang dipenuhi oleh pemerintah Indonesia
Dia menyontohkan kuota dari Arab Saudi 211 ribu, lalu 194 ribu dikelola oleh pemerintah, sementara kelebihannya dikelola haji khusus. Namun, biasanya selama ini yang terserap hanyalah sekitar 190-192 ribu, dan selisih itulah yang dibagikan kepada jemaah.
"Tapi realitasnya kita cuma terserap sekitar 190 atau 192 ribu. Jadi selalu ada gap. Sisa itu diberikan kepada mereka di penghujung, di penghujung sekali lagi di penghujung. Tidak ada jemaah haji yang dirugikan," kata Suryadharma di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2015).
Dia menambahkan terjadinya gap antara kuota yang diberikan oleh Pemerintahan Arab Saudi lantaran ada sejumlah jemaah haji yang berhalangan pada saat berangkat ke Tanah suci. Berbagai alasan ketidakberangkatan para jemaah, menurut SDA, antara lain karena meninggal dunia, hamil, dan sakit keras serta faktor ketidakmampuan melunasi.
"Jadi begini setiap tahun itu ada sisa kuota yang tidak terserap kisarannya 1 sampai 2 persen. Kenapa tidak terserap? Dari 211 ribu penyelenggara haji yang kita berangkatkan setiap tahun itu pasti ada yang meninggal dunia sebelum berangkat, yang hamil, ada yang sakit keras, ada yang tidak mampu melunasi. Kemudian ada juga yang ada tugas lain yang dianggap lebih penting, jadi mereka tidak berangkat haji. Itu selalu ada tiap tahun," kata mantan Ketua Umum PPP.
Menurutnya tidak hanya dirinya yang melakukan hal tersebut, para pendahulunya di Kementerian Agama juga melakukan hal yang sama.
"Dan menteri-menteri sebelumnya juga melaksanakan itu. Nah sebagai menteri agama yang mendapatkan kuota dari menteri haji di Saudi Arabia, kalau kuota Indonesia 211 ribu, lalu 194 ribu dikelola oleh pemerintah dan 17 ribunya dikelola oleh haji khusus, maka pemerintah Indonesia perlu menyediakan makan 194 ribu orang. Terus akomodasi hotel untuk 194 ribu orang, transportasi lokal di Saudi Arabia 194 ribu orang. Itu ketentuan pemerintahan sana," kata Suryadharma.
Dia menyontohkan kuota dari Arab Saudi 211 ribu, lalu 194 ribu dikelola oleh pemerintah, sementara kelebihannya dikelola haji khusus. Namun, biasanya selama ini yang terserap hanyalah sekitar 190-192 ribu, dan selisih itulah yang dibagikan kepada jemaah.
"Tapi realitasnya kita cuma terserap sekitar 190 atau 192 ribu. Jadi selalu ada gap. Sisa itu diberikan kepada mereka di penghujung, di penghujung sekali lagi di penghujung. Tidak ada jemaah haji yang dirugikan," kata Suryadharma di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2015).
Dia menambahkan terjadinya gap antara kuota yang diberikan oleh Pemerintahan Arab Saudi lantaran ada sejumlah jemaah haji yang berhalangan pada saat berangkat ke Tanah suci. Berbagai alasan ketidakberangkatan para jemaah, menurut SDA, antara lain karena meninggal dunia, hamil, dan sakit keras serta faktor ketidakmampuan melunasi.
"Jadi begini setiap tahun itu ada sisa kuota yang tidak terserap kisarannya 1 sampai 2 persen. Kenapa tidak terserap? Dari 211 ribu penyelenggara haji yang kita berangkatkan setiap tahun itu pasti ada yang meninggal dunia sebelum berangkat, yang hamil, ada yang sakit keras, ada yang tidak mampu melunasi. Kemudian ada juga yang ada tugas lain yang dianggap lebih penting, jadi mereka tidak berangkat haji. Itu selalu ada tiap tahun," kata mantan Ketua Umum PPP.
Menurutnya tidak hanya dirinya yang melakukan hal tersebut, para pendahulunya di Kementerian Agama juga melakukan hal yang sama.
"Dan menteri-menteri sebelumnya juga melaksanakan itu. Nah sebagai menteri agama yang mendapatkan kuota dari menteri haji di Saudi Arabia, kalau kuota Indonesia 211 ribu, lalu 194 ribu dikelola oleh pemerintah dan 17 ribunya dikelola oleh haji khusus, maka pemerintah Indonesia perlu menyediakan makan 194 ribu orang. Terus akomodasi hotel untuk 194 ribu orang, transportasi lokal di Saudi Arabia 194 ribu orang. Itu ketentuan pemerintahan sana," kata Suryadharma.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Pakar Tolak Keras Gagasan 'Maut' Bahlil: Koalisi Permanen Lumpuhkan Demokrasi!
-
Gus Yahya Ngaku Sejak Awal Inginkan Islah Sebagai Jalan Keluar Atas Dinamika Organisasi PBNU
-
Rais Aam PBNU Kembali Mangkir, Para Kiai Sepuh Khawatir NU Terancam Pecah
-
Puasa Rajab Berapa Hari yang Dianjurkan? Catat Jadwal Berpuasa Lengkap Ayyamul Bidh dan Senin Kamis
-
Doa Buka Puasa Rajab Lengkap dengan Artinya, Jangan Sampai Terlewat!
-
Pedagang Korban Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati Mulai Tempati Kios Sementara
-
Buku "Jokowi's White Paper" Ditelanjangi Polisi: Cuma Asumsi, Bukan Karya Ilmiah
-
Gibran Turun Gunung ke Nias, Minta Jembatan 'Penyelamat' Siswa Segera Dibangun
-
Mensos Salurkan Santunan Rp15 Juta bagi Ahli Waris Korban Bencana di Sibolga
-
Pengamat: Sikap Terbuka Mendagri Tito Tunjukkan Kepedulian di Masa Bencana