Tersangka kasus dugaan korupsi dana haji mantan Menteri Agama Suryadharma Ali di gedung KPK [Suara.com/Oke Atmaja]
Suryadharma Ali membantah kalau banyak anggota jemaah haji yang dirugikan selama dia menjadi Mantan Menteri Agama. Menurut dia, jatah yang diberikan kepada jamaah haji terjadi setelah adanya selisih kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi dengan yang dipenuhi oleh pemerintah Indonesia
Dia menyontohkan kuota dari Arab Saudi 211 ribu, lalu 194 ribu dikelola oleh pemerintah, sementara kelebihannya dikelola haji khusus. Namun, biasanya selama ini yang terserap hanyalah sekitar 190-192 ribu, dan selisih itulah yang dibagikan kepada jemaah.
"Tapi realitasnya kita cuma terserap sekitar 190 atau 192 ribu. Jadi selalu ada gap. Sisa itu diberikan kepada mereka di penghujung, di penghujung sekali lagi di penghujung. Tidak ada jemaah haji yang dirugikan," kata Suryadharma di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2015).
Dia menambahkan terjadinya gap antara kuota yang diberikan oleh Pemerintahan Arab Saudi lantaran ada sejumlah jemaah haji yang berhalangan pada saat berangkat ke Tanah suci. Berbagai alasan ketidakberangkatan para jemaah, menurut SDA, antara lain karena meninggal dunia, hamil, dan sakit keras serta faktor ketidakmampuan melunasi.
"Jadi begini setiap tahun itu ada sisa kuota yang tidak terserap kisarannya 1 sampai 2 persen. Kenapa tidak terserap? Dari 211 ribu penyelenggara haji yang kita berangkatkan setiap tahun itu pasti ada yang meninggal dunia sebelum berangkat, yang hamil, ada yang sakit keras, ada yang tidak mampu melunasi. Kemudian ada juga yang ada tugas lain yang dianggap lebih penting, jadi mereka tidak berangkat haji. Itu selalu ada tiap tahun," kata mantan Ketua Umum PPP.
Menurutnya tidak hanya dirinya yang melakukan hal tersebut, para pendahulunya di Kementerian Agama juga melakukan hal yang sama.
"Dan menteri-menteri sebelumnya juga melaksanakan itu. Nah sebagai menteri agama yang mendapatkan kuota dari menteri haji di Saudi Arabia, kalau kuota Indonesia 211 ribu, lalu 194 ribu dikelola oleh pemerintah dan 17 ribunya dikelola oleh haji khusus, maka pemerintah Indonesia perlu menyediakan makan 194 ribu orang. Terus akomodasi hotel untuk 194 ribu orang, transportasi lokal di Saudi Arabia 194 ribu orang. Itu ketentuan pemerintahan sana," kata Suryadharma.
Dia menyontohkan kuota dari Arab Saudi 211 ribu, lalu 194 ribu dikelola oleh pemerintah, sementara kelebihannya dikelola haji khusus. Namun, biasanya selama ini yang terserap hanyalah sekitar 190-192 ribu, dan selisih itulah yang dibagikan kepada jemaah.
"Tapi realitasnya kita cuma terserap sekitar 190 atau 192 ribu. Jadi selalu ada gap. Sisa itu diberikan kepada mereka di penghujung, di penghujung sekali lagi di penghujung. Tidak ada jemaah haji yang dirugikan," kata Suryadharma di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2015).
Dia menambahkan terjadinya gap antara kuota yang diberikan oleh Pemerintahan Arab Saudi lantaran ada sejumlah jemaah haji yang berhalangan pada saat berangkat ke Tanah suci. Berbagai alasan ketidakberangkatan para jemaah, menurut SDA, antara lain karena meninggal dunia, hamil, dan sakit keras serta faktor ketidakmampuan melunasi.
"Jadi begini setiap tahun itu ada sisa kuota yang tidak terserap kisarannya 1 sampai 2 persen. Kenapa tidak terserap? Dari 211 ribu penyelenggara haji yang kita berangkatkan setiap tahun itu pasti ada yang meninggal dunia sebelum berangkat, yang hamil, ada yang sakit keras, ada yang tidak mampu melunasi. Kemudian ada juga yang ada tugas lain yang dianggap lebih penting, jadi mereka tidak berangkat haji. Itu selalu ada tiap tahun," kata mantan Ketua Umum PPP.
Menurutnya tidak hanya dirinya yang melakukan hal tersebut, para pendahulunya di Kementerian Agama juga melakukan hal yang sama.
"Dan menteri-menteri sebelumnya juga melaksanakan itu. Nah sebagai menteri agama yang mendapatkan kuota dari menteri haji di Saudi Arabia, kalau kuota Indonesia 211 ribu, lalu 194 ribu dikelola oleh pemerintah dan 17 ribunya dikelola oleh haji khusus, maka pemerintah Indonesia perlu menyediakan makan 194 ribu orang. Terus akomodasi hotel untuk 194 ribu orang, transportasi lokal di Saudi Arabia 194 ribu orang. Itu ketentuan pemerintahan sana," kata Suryadharma.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus
-
Jakarta Utara Siaga Banjir Rob! Supermoon Ancam Pesisir November Ini