PDIP: Perombakan Kabinet Tidak Bisa Dihindari

Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai perombakan kabinet di pemerintahan Jokowi-JK sulit dihindari, karena memang kinerja kabinet tidak maksimal.

"Saya menilai salah satu faktor tidak maksimalnya kinerja pemerintahan Jokowi adalah kinerja kabinet yang tidak maksimal maka pilihan 'ressuffle' kabinet memang sulit dihindari," katanya di Jakarta, Senin (20/4/2015).

Basarah menilai Presiden Joko Widodo harus mendengarkan keluhan masyarakat dan partai politik pengusung dalam menentukan pergantian kabinet.

Menurut dia, PDIP sebagai partai pemerintah hanya akan memberikan masukan nama-nama menteri yang layak diganti secara langsung dan tertutup kepada Presiden Jokowi.

"Sebagai partai pemerintah, PDIP hanya akan memberikan masukan nama-nama menteri yang layak diganti secara langsung dan tertutup kepada Presiden namun keputusan akhir kita serahkan pada hak prerogatif presiden," ujarnya.

Sebelumnya Poltracking Indonesia pada Minggu (19/4) merilis hasil survei kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama enam bulan yakni 48,5 persen publik menyatakan tidak puas (gabungan sangat tidak puas 5,8 persen dan kurang puas 42,7 persen).

Sementara hanya 44 persen mengatakan puas (sangat puas 3,5 persen dan cukup puas 40,5 persen), sedangkan 7,5 persen mengaku tidak tahu/tidakjawab.

Survie lainnya terkait kinerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, hanya 47 persen publik yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi (sangat puas 3,9 persen dan cukup puas 43,1 persen).

Sementara itu kinerja Wapres Jusuf Kalla hanya 44,8 persen (sangat puas 2,8 persen dan cukup puas 42 persen).

Survei ketiga, kekecewaan publik paling tinggi berada di bidang ekonomi sebesar 66,6 persen (sangat tidak puas 14,4 persen dan kurang puas 52,2 persen), bidang hukum sebesar 55,6 persen (sangat tidak puas 12,9 persen dan kurang puas 42,7 persen).

Di bidang keamanan 50,7 persen (tidak puas 8,3 persen dan kurang puas 42,4 persen).

Sementara bidang pendidikan 51,4 persen dan bidang kesehatan 52,7 persen.

Keempat, terkait dengan perombakan kabinet, sebanyak 41,8 persen publik setuju (gabungan sangat sejutu 5,8 persen dan cukup setuju 36 persen), dan hanya 28 persen yang tidak menghendaki terjadinya perombakan (sangat tidak setuju 3,9 persen dan kurang setuju 24,1 persen), sementara 30,2 persen tidak tahu/tidak jawab.

Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi pada 23-30 Maret 2015.

Survei itu menggunakan metode "multistage random sampling" dan "margin of error" kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen serta dibiayai Poltracking. (Antara)