Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku, mengkhawatirkan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja untuk kapal-kapal asing dan akan bernasib sama dengan para ABK di kapal milik PT Pusaka Benjina Resources (PBR).
Pasalnya, hingga saat ini belum ada data pasti mengenai jumlah nelayan-nelayan atau pelaut asal Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing karena banyaknya surat kerja atau SIUP Agen yang saling tumpang tindih, sehingga sulit untuk memeberikan perlindungan.
“Ini karena adanya tumpang tindih paperwork, sertifikat nelayan atau SIUP agen yang dikeluarkan oleh beberapa pihak seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan,” kata Susi, Senin (27/4/2015).
Susi menceritakan, kasus ABK Indonesia yang meninggal di Korea beberapa waktu lalu. ABK tersebut tidak mendapatkan santunan kematian dengan alasan terpotong oleh biaya yang tidak jelas.
“Nah kita susah juga memberikan perlindungan untuk dia, karena kita tidak tahu data tentang ABK tersebut karena tidak terdaftar secara resmi. Kita tahunya sudah meninggal, mau bagaimana,” jelasnya.
Oleh karena itu, untuk mencegah ABK Indonesia menjadi budak di kapal-kapal asing, Susi meminta kepada Menteri Tenaga Kerja untuk membantu untuk segera menyelesaikan, mencari dan mendata para ABK Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing.
Hanif mengaku resah karena praktik perbudakan dan perdagangan manusia melalui kapal laut kerap terjadi akibat modus ilegar fishing.
“Supaya masalah Benjina ini tidak menimpa ABK kami akan melakukan pendataan ada berapa jumlah ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing. Perkiraan saat ini ada 210 ribu ABK kami belum tahu kondisi mereka bagaimana, keluhannya gimana karena tumpang tindih data-data ini,” pungkasnya.
Menurut Susi, kapal-kapal ikan asing merupakan kapal yang ukurannya tidak kecil. Dirinya becermin dari kasus penyelamatan ABK Vietnam yang ada sekitar 1982 kapal dengan ukuran sekitar 50 GT dan jumlah ABK-nya ada 13.000-an.
"Kita tidak tahu mulainya dari mana tidak tahu. Ini yang membuat saya pribadi sangat khawatir, deeply concern," tandasnya.
Berita Terkait
-
Benteng Terakhir Pesisir: Mengapa Zona < 1 Mil Harus Dilindungi Total
-
Susi Pudjiastuti Minta Wamenag Laporkan Gus Elham ke Polisi, Netizen Setuju
-
Biodata dan Pendidikan Susi Pudjiastuti yang Desak Kapolri Tangkap Gus Elham
-
Kasus Gus Elham: Berapa Ancamam Hukuman Penjara Pelecehan Seksual Anak?
-
Eks Menteri Ikut Geram Gus Elham Cium-cium Bocil: Tangkap dan Hukum, Pak Kapolri!
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah
-
PDIP Ingatkan Mandat Reformasi, Minta TNI Jauhi Politik Praktis dan Perkuat Industri Pertahanan
-
Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: PDIP Berdiri Paling Depan Jaga Hak Rakyat!
-
Cegah Bencana Ekologis, Rakernas I PDIP Desak Penegakan Hukum Lingkungan dan Penguatan Mitigasi
-
Prabowo Beri Mandat ke Dirut Baru Pertamina: Pecat Siapa Saja yang Tidak Bagus!
-
Bantah Dibekingi Orang Besar, Abdul Gafur Tantang Pembuktian Aliran Dana ke Kubu RRT
-
MAKI Laporkan Rekening Gendut Istri Pejabat Kemenag Senilai Rp32 Miliar ke KPK
-
Setelah Resmikan Proyek Besar di Balikpapan, Apa Agenda Rahasia Prabowo di IKN?