Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku, mengkhawatirkan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja untuk kapal-kapal asing dan akan bernasib sama dengan para ABK di kapal milik PT Pusaka Benjina Resources (PBR).
Pasalnya, hingga saat ini belum ada data pasti mengenai jumlah nelayan-nelayan atau pelaut asal Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing karena banyaknya surat kerja atau SIUP Agen yang saling tumpang tindih, sehingga sulit untuk memeberikan perlindungan.
“Ini karena adanya tumpang tindih paperwork, sertifikat nelayan atau SIUP agen yang dikeluarkan oleh beberapa pihak seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan,” kata Susi, Senin (27/4/2015).
Susi menceritakan, kasus ABK Indonesia yang meninggal di Korea beberapa waktu lalu. ABK tersebut tidak mendapatkan santunan kematian dengan alasan terpotong oleh biaya yang tidak jelas.
“Nah kita susah juga memberikan perlindungan untuk dia, karena kita tidak tahu data tentang ABK tersebut karena tidak terdaftar secara resmi. Kita tahunya sudah meninggal, mau bagaimana,” jelasnya.
Oleh karena itu, untuk mencegah ABK Indonesia menjadi budak di kapal-kapal asing, Susi meminta kepada Menteri Tenaga Kerja untuk membantu untuk segera menyelesaikan, mencari dan mendata para ABK Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing.
Hanif mengaku resah karena praktik perbudakan dan perdagangan manusia melalui kapal laut kerap terjadi akibat modus ilegar fishing.
“Supaya masalah Benjina ini tidak menimpa ABK kami akan melakukan pendataan ada berapa jumlah ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing. Perkiraan saat ini ada 210 ribu ABK kami belum tahu kondisi mereka bagaimana, keluhannya gimana karena tumpang tindih data-data ini,” pungkasnya.
Menurut Susi, kapal-kapal ikan asing merupakan kapal yang ukurannya tidak kecil. Dirinya becermin dari kasus penyelamatan ABK Vietnam yang ada sekitar 1982 kapal dengan ukuran sekitar 50 GT dan jumlah ABK-nya ada 13.000-an.
"Kita tidak tahu mulainya dari mana tidak tahu. Ini yang membuat saya pribadi sangat khawatir, deeply concern," tandasnya.
Berita Terkait
-
Susi Pudjiastuti Minta Wamenag Laporkan Gus Elham ke Polisi, Netizen Setuju
-
Biodata dan Pendidikan Susi Pudjiastuti yang Desak Kapolri Tangkap Gus Elham
-
Kasus Gus Elham: Berapa Ancamam Hukuman Penjara Pelecehan Seksual Anak?
-
Eks Menteri Ikut Geram Gus Elham Cium-cium Bocil: Tangkap dan Hukum, Pak Kapolri!
-
Heboh Cuitan Susi Pudjiastuti Tantang Prabowo Panggil Bandar Judol, Nama Budi Arie Disebut-sebut
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional