Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku, mengkhawatirkan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja untuk kapal-kapal asing dan akan bernasib sama dengan para ABK di kapal milik PT Pusaka Benjina Resources (PBR).
Pasalnya, hingga saat ini belum ada data pasti mengenai jumlah nelayan-nelayan atau pelaut asal Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing karena banyaknya surat kerja atau SIUP Agen yang saling tumpang tindih, sehingga sulit untuk memeberikan perlindungan.
“Ini karena adanya tumpang tindih paperwork, sertifikat nelayan atau SIUP agen yang dikeluarkan oleh beberapa pihak seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan,” kata Susi, Senin (27/4/2015).
Susi menceritakan, kasus ABK Indonesia yang meninggal di Korea beberapa waktu lalu. ABK tersebut tidak mendapatkan santunan kematian dengan alasan terpotong oleh biaya yang tidak jelas.
“Nah kita susah juga memberikan perlindungan untuk dia, karena kita tidak tahu data tentang ABK tersebut karena tidak terdaftar secara resmi. Kita tahunya sudah meninggal, mau bagaimana,” jelasnya.
Oleh karena itu, untuk mencegah ABK Indonesia menjadi budak di kapal-kapal asing, Susi meminta kepada Menteri Tenaga Kerja untuk membantu untuk segera menyelesaikan, mencari dan mendata para ABK Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing.
Hanif mengaku resah karena praktik perbudakan dan perdagangan manusia melalui kapal laut kerap terjadi akibat modus ilegar fishing.
“Supaya masalah Benjina ini tidak menimpa ABK kami akan melakukan pendataan ada berapa jumlah ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing. Perkiraan saat ini ada 210 ribu ABK kami belum tahu kondisi mereka bagaimana, keluhannya gimana karena tumpang tindih data-data ini,” pungkasnya.
Menurut Susi, kapal-kapal ikan asing merupakan kapal yang ukurannya tidak kecil. Dirinya becermin dari kasus penyelamatan ABK Vietnam yang ada sekitar 1982 kapal dengan ukuran sekitar 50 GT dan jumlah ABK-nya ada 13.000-an.
"Kita tidak tahu mulainya dari mana tidak tahu. Ini yang membuat saya pribadi sangat khawatir, deeply concern," tandasnya.
Berita Terkait
-
Susi Pudjiastuti Geram: Minta Prabowo Hentikan Eksploitasi Raja Ampat
-
Natalius Pigai Usul Bikin Lapangan Demonstrasi, Reaksi Susi Pudjiastuti Jadi Sorotan
-
Surat Terbuka Susi Pudjiastuti untuk Prabowo Soal Tambang Nikel Raja Ampat: Mohon Hentikan, Pak...
-
Skill Bahasa Inggris Menteri Pariwisata Dikritik, Eks Menteri Susi Pudjiastuti Justru Dipuji
-
Raja Ampat Kembali Dikeruk PT Gag Nikel, Susi Pudjiastuti ke Prabowo: Kerusakan Mustahil Termaafkan!
Terpopuler
- 6 Ramalan Shio Paling Beruntung di Akhir Pekan 4-5 Oktober 2025
- DANA Kaget Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cair Rp 255 Ribu
- Fakta-Fakta Korupsi Bupati HSS Kalsel, Diduga Minta Dana Proyek Puluhan Miliar
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 3 Oktober: Klaim Ballon d'Or 112 dan Gems
Pilihan
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
Terkini
-
HUT ke-80 TNI di Monas, Ketua DPD RI : TNI Makin Profesional dan Dekat dengan Rakyat
-
Luhut dan Bahlil Apresiasi Pertemuan PrabowoJokowi, Tanda Kedewasaan Politik
-
Dari Salat di Reruntuhan hingga Amputasi: Cerita Mengharukan Korban Selamat Ponpes Al Khoziny
-
Atasi Masalah Sampah Ibu Kota, DPRD Dorong Pemprov DKI dan PIK Jalin Kolaborasi
-
Prabowo: Organisasi TNI yang Usang Harus Diganti Demi Kesiapan Nasional
-
MBG Tetap Jalan Meski Kekurangan Terjadi, Pemerintah Fokus Sempurnakan Perpres Tata Kelola
-
HUT ke-80 TNI, PPAD Ajak Rawat Persatuan dan Kawal Masa Depan Bangsa
-
Kejati Banten Siap Jadi Mediator Polemik Penutupan Jalan Puspitek Serpong
-
HUT ke-80 TNI, Dasco: TNI Profesional dan Berkarakter Rakyat Jaminan Demokrasi
-
Finalisasi Perpres Tata Kelola MBG, Istana Pastikan Rampung Minggu Ini