Proyek Gedung Baru DPR Disamakan dengan Pengadaan UPS di Jakarta

Suara.com - Manajer Advokasi dari Forum Indonesia Transparansi Anggaran Apung Widadi curiga dengan rencana pembangunan gedung baru DPR. Pasalnya, kata dia, proyek itu diklaim sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2015.

"Rencana pembangunan gedung baru ini sangat penuh dengan manipulasi, sifatnya saja tidak terbuka, lalu mereka mengklaim ada dalam APBN Perubahan 2015," kata Apung di kantor Fitra di Jalan L Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa(28/4/2015). Fitra merupakan organisasi nonprofit yang bergerak dalam bidang kontrol sosial untuk transparansi proses-proses penganggaran negara.

Menurut Apung dalam APBN Perubahan tahun 2015 hanya ada program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPR.

Oleh karena itu, dia mempertanyakan dana yang akan dipakai DPR untuk membangun gedung baru.

"Apa yang dilakukan oleh DPR ini sama seperti UPS (uniterruptable power supply) yang terjadi di DPRD DKI Jakarta. Tidak ada dananya, tetapi dibuat proyeknya," kata Apung.

Apung curiga terhadap kemungkinan pengajuan anggaran siluman untuk mengembalikan dana kampanye. Pasalnya, kata dia, hal yang sama pernah terjadi pada 2010, yang pada akhirnya dibatalkan.

"Ada kemungkinan mereka mengajukan anggaran siluman tersebut untuk mengembalikan dana kampanye mereka pada pemilu lalu, soalnya hampir sama seperti pada tahun 2010 lalu yang akhirnya gagal," kata Apung.