Suara.com - Menjelang Hari Kebebasan Pers Internasional 3 Mei nanti, masih ada cerita wartawan dibungkam kebebasannya untuk meliput. Itu terjadi di Indonesia, negara demokrasi yang mempunyai Undang-Undang Pers dan dipuji karena kebebasan pers.
Kisah 'hitam' itu datang dari provinsi paling timur, Papua. Wartawan setempat, Victor Mambor bercerita sangat sulit untuk meliput di sana. Bahkan harus bertaruh dengan nyawa untuk mengungkap sebuah fakta penting. Terakhir peristiwa kematian wartawan Merauke TV Adriansyah Matrais secara misterius.
Sebegitu mengerikan kah meliput di Papua? Victor memberikan fakta jika kekerasan terhadap pers dilakukan secara terbuka.
"Sekarang upaya kekerasan terhadap media di Papua bukan lagi kekerasan ke wartawan lapangan, sudah ke kantor media. Beberapa kali mereka masuk, mengintimidasi wartawan alam kantornya sendiri," jelas Victor dalam diskusi AJI Indonesia bertajuk 'Kebebasan Pers di Bumi Papua' di Gedung Dewan Pers Jakarta, Rabu (29/4/2015).
Sebagai wartawan aktif di Bumi Cenderawasih, Victor merasa diperlakukan berbeda. Itu juga diakui teman-temannya sesama wartawan di sana. Perbedaan mencolok dalam mengeluarkan pemberitaan. Belum lagi imej sparatis yang melekat pada orang Papua, begitu juga wartawan-wartawannya.
"Kalau wartawan papua itu memperlihatkan Bendera Bintang Kejora di cover majalah, wartawan itu akan diperiksa. Kalau (media) di Jakarta nggak apa-apa. Bahkan jelas di TV-TV. Kenapa kami periksa? Apa bedanya kami dengan wartawan di luar Papua?" tanya .
Maka itu, Ketua AJI Papua itu mengatakan kebanyakan pemberitaan media di Papua itu 'manis-manis'. "Kalau media nasional itu berdarah-darah dan cenderung fitnah. Kalau berdarah-darah saja mau memberitakan Papua," paparnya.
Masalah lain, Victor yang merupakan Pemimpin Redaksi tabloidjubi.com itu pernah mendapati 5 'penyusup' di kantornya. Kata dia, hampir semua media massa di Papua mengalami ini. 'Penumpang gelap' itu dicurigai dari aparat keamanan yang menyamar menjadi wartawan atau pekerja media. Tujuannya untuk memata-matai kebijakan redaksinya. Sebab Tabloidjubi ini termasuk yang paling keras memberitakan soal keadaan Papua.
"Bisa dikatakan mereka intelijen. Bayangkan organisasi punya wartawan sendiri. Mereka bekerja untuk intelijen, polisi. Ada juga wartawan jadi informan," paparnya.
Akses wartawan asing ditutup
Banyak wartawan asing yang dihalangi masuk ke Papua. Sampai tahun 2013 saja ada 12 wartawan asing yang dilarang meliput dan dideportasi dari Papua. Namun banyak juga wartawan asing yang bisa masuk meliput.
"Mereka liputan soal pariwisata. Tapi kalau pemberitaan bukan tentang papua itu jarang," kata Victor.
Victor mengaku sering membantu wartawan asing untuk mendapatkan akses di Papua. Akses itu biasanya untuk menjangkau narasumber non-pemerintah.
Kesulitan wartawan asing meliput di Papua dimulai dari pengajuan perizinan di Kedutaan Besar di negara mereka. Banyak aturan yang tidak jelas. Bahkan banyak wartawan asing yang bercerita, pihak Kedutaan Besar Indonesia 'memping-pong' mereka.
"Di negara mereka, mereka mengeluh tidak pernah jelas aturannya. Ketika mereka masuk (mengajukan izin) untuk meliput di Papua, mereka disuruh 3 hari lagi datang. Lalu datang, tapi 'dipim-pong'. Urus-urus ke sana-sini. Dipersulit," kata Victor.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
Terkini
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional