Suara.com - Meski Pemerintah Papua telah membangun puskesmas hingga puskesmas pembantu di berbagai kampung yang tersebar di kabupaten dan kota, warga masih mengeluh pelayanan petugas kesehatan yang tidak optimal.
Mengapa pelayanan kesehatan tidak optimal? Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Aloysius Giay, di Jayapura, Papua, Selasa (7/4/2015), mengungkapkan karena di sejumlah daerah para mantri meninggalkan tugas demi menjadi calon anggota legislatif. Pertimbangan mereka materi yang diperoleh seorang legislatif kelak lebih besar ketimbang hanya mengabdi sebagai petugas kesehatan.
"Jadi ini masalah yang dihadapi dinas kesehatan, dimana dari 90 persen puskesmas yang ada di pelosok Papua baru sekitar 80 persen terisi. Kenapa begitu karena mantri-mantri di kampung sekarang lebih suka menjadi calon legislatif," kata Giyai .
Menurut Giyai untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Papua melalui Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua tetap berupaya menerjunkan mantri hingga kampung-kampung di seluruh pelosok Papua, bahkan juga menerapkan sistem dari rumah ke rumah.
"Kita juga akan mengikat mereka (tenaga kesehatan), jadi ketika mereka ditugaskan di kampung tidak segampang itu mereka meninggalkan atau melepaskan tugasnya begitu saja," ujarnya.
Pembangunan kesehatan sendiri merupakan salah satu hak dasar rakyat dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai amanat UUD 1945. Untuk itu, ketersediaan sarana kesehatan dasar di setiap wilayah menjadi sangat penting.
“Ya, sarana kesehatan dasar ini sangat penting dalam melayani kesehatan masyarakat asli Papua. Sekarang kita sudah bentuk Satgas kaki telanjang yang melayani kesehatan dari rumah ke rumah,” katanya.
Sementara itu dari hasil pendataan potensi desa yang dilakukan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua pada tahun 2014, tercatat masih ada 96 distrik di Provinsi Papua yang belum memiliki puskesmas atau puskesmas pembantu.
Dari 529 distrik di Provinsi Papua, terdapat 433 distrik yang memiliki fasilitas puskesmas atau puskesmas pembantu atau sekitar 81,85 persen.
Dari data Podes 2014 yang disampaikan BPS Provinsi Papua, kabupaten dan kota semua distriknya sudah memiliki sarana kesehatan dasar, meliputi Kabupaten Merauke, Jayapura, Nabire, Kepulauan Yapen, Paniai, Mimika, Mappi, Asmat, Keerom. Selain itu, Kota Jayapura, Mamberamo Tengah, Puncak, Intan Jaya, dan Yalimo.
Sedangkan, kabupaten yang belum semua tersedia sarana kesehatan dasar itu seperti Kabupaten Jayawijaya, Biak Numfor, Puncak Jaya, Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Sarmi, Waropen, Mamberamo Raya, Nduga, Lanny Jaya, Dogiyai, dan Deiyai.
“Jadi ini harus menjadi perhatian serius dan akan ditindaklanjuti," kata Giyai. (Lidya Salmah)
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi
-
Jelang Ramadan, Legislator Shanty Alda Desak Audit Teknis Keberadaan Sutet di Adisana Bumiayu