Suara.com - Pemerintah DKI Jakarta terobsesi mengatasi kebocoran pajak di Ibukota Jakarta. Caranya dengan melibatkan masyarakat. Caranya?
Kepala Dinas Pajak DKI Agus Bambang S mengatakan masyarakat akan dilibatkan langsung dalam pengawasan pajak. Langkah tersebut merupakan bentuk menekan adanya kebocoran pajak.
"Tadi ada penyampaian gagasan pola pengawasannya bisa lewat si wajib pajaknya. Kalau pajak restoran bisa kita lakukan," kata Agus di Balai Kota, Kamis (30/4).
Nantinya masyarakat bisa mengetahui apakah si restoran membayar pajak atau tidak. Bukti pembayaran makanan akan dipasang barcode dan bisa dicek langsung lewat jaringan Jakarta Smart City. Sehingga bisa dibuktikan apakah pajak restoran itu sudah sesuai atau tidak.
"Jadi ini menjadi penguatan kepada kami. Bahwa kami sudah berbuat. tambahan baru peran serta warga untuk pengawasan," kata dia.
Untuk menggadeng peran serta masyarakat, saat ini Dinas Pajak merencanakan akan memberi hadiah ke masyarakat. Agar masyarakat lebih tertarik menyoroti lalu lintas penerimaan pajak di Pemprov DKI.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- Film Pesta Babi Bercerita tentang Apa? Ini Sinopsis dan Maknanya
- Bantah Kepung Rumah dan Sandera Anak Ahmad Bahar, GRIB Jaya: Kami Datang Persuasif Mau Tabayun!
- Koperasi Merah Putih Viral, Terekam Ambil Stok dari Gudang Indomaret
- Dompet Penarik Rejeki Warna Apa? Ini Pilihan agar Kamu Beruntung sesuai Shio dan Feng Shui
Pilihan
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
Terkini
-
Susul Gus Yaqut, KPK Segera Jebloskan Bos Maktour dan Eks Ketua Kesthuri ke Penjara!
-
Peneliti Kembangkan Peta Lokasi PLTS untuk Tekan Konflik Lahan dan Risiko Deforestasi
-
Libatkan 500 TNI, Total 14 Ribu Aparat Gabungan Jaga Titik Demo Harkitnas di DPR hingga Kejagung
-
Kasus Air Keras Andrie Yunus: 4 Anggota BAIS TNI Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini
-
Waspada Siasat Maling! Polresta Tangerang Bongkar Modus Teror 'Pocong' untuk Takuti Warga
-
Update! 9 WNI Diculik Tentara Israel di Kapal Global Sumud Flotilla
-
Kejagung Lelang Koleksi Harvey Moeis: Tas Mewah Hari Ini, Mobil dan Apartemen Menyusul
-
Duduk Perkara Kasus Chromebook: Kenapa Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara?
-
Menolak Lupa! 28 Tahun Reformasi, Aliansi Perempuan: Jangan Jadikan Tubuh Kami Sasaran Kekerasan
-
Suara Lantang di Depan Kantor Komnas HAM: Perempuan RI Menolak Lupa pada Luka Sejarah Kelam Bangsa