Suara.com - Pemerintah DKI Jakarta terobsesi mengatasi kebocoran pajak di Ibukota Jakarta. Caranya dengan melibatkan masyarakat. Caranya?
Kepala Dinas Pajak DKI Agus Bambang S mengatakan masyarakat akan dilibatkan langsung dalam pengawasan pajak. Langkah tersebut merupakan bentuk menekan adanya kebocoran pajak.
"Tadi ada penyampaian gagasan pola pengawasannya bisa lewat si wajib pajaknya. Kalau pajak restoran bisa kita lakukan," kata Agus di Balai Kota, Kamis (30/4).
Nantinya masyarakat bisa mengetahui apakah si restoran membayar pajak atau tidak. Bukti pembayaran makanan akan dipasang barcode dan bisa dicek langsung lewat jaringan Jakarta Smart City. Sehingga bisa dibuktikan apakah pajak restoran itu sudah sesuai atau tidak.
"Jadi ini menjadi penguatan kepada kami. Bahwa kami sudah berbuat. tambahan baru peran serta warga untuk pengawasan," kata dia.
Untuk menggadeng peran serta masyarakat, saat ini Dinas Pajak merencanakan akan memberi hadiah ke masyarakat. Agar masyarakat lebih tertarik menyoroti lalu lintas penerimaan pajak di Pemprov DKI.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
- 5 Kipas Angin Sedingin AC Lebih Murah dan Irit Listrik
- Ramalan 12 Shio Bulan di Juli 2026: Peruntungan Karier, Keuangan, Asmara, dan Kesehatan
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Program 'Speling' Jateng di Banyumas, Wagub Taj Yasin Dekatkan Dokter Spesialis ke Tingkat Kecamatan
-
Rencana Kemasan Rokok Polos Tuai Protes, Dinilai Rugikan Petani dan Industri Tembakau
-
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi, Padahal Putusan Gugatan Pertama Tinggal Hitungan Hari
-
OTT Diduga Bocor di Kasus Bupati Kuansing dan Langkat, KPK Bakal Evaluasi
-
Agus Jabo Minta Kader PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo
-
Pengembalian Gratifikasi Tak Hapus Pidana, KPK Bakal Dalami Pernyataan Raja Juli
-
Tawuran Remaja di Cengkareng Digagalkan Patroli Gabungan, Celurit hingga Petasan Disita
-
Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500
-
Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri
-
Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi