Suara.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendukung keinginan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menyatakan agar kelompok buruh masuk ke dunia politik.
"Presiden KSPI Said Ikbal tadi menyampaikan bahwa mereka akan memasuki langkah baru yaitu 'go politik'. Itu saya katakan langkah yang bagus karena bisa menghilangkan stigma negatif dari gerakan buruh," kata Hidayat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (1/5/2015).
Stigma negatif tersebut, kata Hidayat karena sebagian orang menilai gerakan buruh menimbulkan anarki, sabotase dan tidak memberikan keamanan.
"Karena jika kita pilih jalur politik maka mau tidak mau, kita harus melakukan gerakan melalui jalur politik juga dengan keharusan menghormati hukum, menghormati perjuangan orang lain, mau mendengar, berdialog, berkomunikasi, tidak memaksakan kehendak," katanya.
Lebih lanjut, kata Hidayat, jika jalur politik tersebut dilakukan maka ada anggapan bahwa keberadaan gerakan buruh ini justru untuk membuat negara ke arah lebih baik.
"Juga untuk merealisasikan tuntutan mereka, yaitu kesejahteraan yang sesungguhnya merupakan kewajiban negara dengan cara yang lebih demokratis," ujarnya.
Terkait wacana pendirian partai politik berlandaskan pergerakan buruh, Hidayat mengatakan itu sah saja dan hak kaum pekerja tersebut.
"Ya itu hak mereka, di luar Indonesia banyak buruh bikin partai dan sukses. Jadi monggo saja," ujarnya.
Kendati demikian, Hidayat mengingatkan jika buruh ingin masuk ke politik maka harus siap mempelajari berpolitik dan berperilaku secara politik secara profesional dan menguasai masalah.
"Sehingga hasilnya akan positif dan tujuan mereka tercapai," katanya menambahkan. (Antara)
Berita Terkait
-
Bikin Pabrik Nike Adidas Pindah, Beda Upah Buruh di Jateng Jauh Lebih Rendah Ketimbang Tangerang?
-
Berapa Gaji Buruh Pabrik Sepatu Nike Adidas di Tangerang? Perusahaan Pindah ke Kota yang Lebih Murah
-
Upah Buruh Naik Cuma Rp50 Ribu, Tunjangan DPR Ratusan Juta; Said Iqbal Sebut Akal-akalan Pemerintah
-
Ada 5 Juta Buruh, KSPI Bakal Mogok Nasional Jika Tuntutan Kenaikan Upah Tidak Terpenuhi
-
Di Tengah Konsolidasi, Said Iqbal Ingatkan Pemerintah Tidak Menguji Nyali Kaum Buruh!
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Snapdragon Paling Murah untuk Kebutuhan Sehari-hari, Mulai dari Rp 1 Jutaan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
Terkini
-
Keji! Nenek Mutmainah Tewas, Jasadnya Diduga Dibakar dan Dibuang Perampok ke Hutan
-
Subsidi Menyusut, Biaya Naik: Ini Alasan Transjakarta Wacanakan Tarif Baru
-
Strategi Baru Turunkan Kemiskinan, Prabowo Akan Kasih Fasilitas buat UMKM hingga Tanah untuk Petani
-
Empat Gubernur Riau Tersandung Korupsi, KPK Desak Pemprov Berbenah
-
Nasib Gubernur Riau di Ujung Tanduk, KPK Umumkan Status Tersangka Hari Ini
-
Pemprov Sumut Dorong Ulos Mendunia, Masuk Daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO
-
Alamak! Abdul Wahid jadi Gubernur ke-4 Terseret Kasus Korupsi, Ini Sentilan KPK ke Pemprov Riau
-
Nasib Diumumkan KPK Hari Ini, Gubernur Riau Wahid Bakal Tersangka usai Kena OTT?
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR