Suara.com - Politisi Partai Golongan Karya Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengkritik kinerja 100 hari pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo lewat bukunya yang berjudul "Republik Komedi 1/2 Presiden".
"Salah satu yang saya kritik adalah kebijakannya yang berhadapan dengan keinginan ketua umum partainya dan agenda pendukung lainnya," kata Bamsoet dalam keterangan persnya.
Politisi Golkar itu menjelaskan penggunakan "1/2 Presiden" dalam judul bukunya dengan alasan Jokowi masih terbelenggu oleh kepentingan politik, relawan dan LSM yang mendukungnya dulu saat Pemilu Presiden 2014.
Menurut dia, Jokowi memberikan ruang kuasa yang terlalu besar bagi partai politik pendukungnya, relawan dan pihak-pihak yang merasa berperan memenangkannya sebagai kepala negara.
"Toleransi dan kompromi terlampau luas diberikan," katanya.
Bamsoet mengatakan toleransi dan kompromi itu membuat hak prerogratif Jokowi menjadi bahan candaan dan "bullying" di tengah masyarakat.
"Contohnya, polemik kasus Budi Gunawan (BG) dan Novel Baswedan menunjukkan kewibawaan Jokowi terganggu. Banyak kuasa, utamanya parpol pendukung, utamanya lagi PDIP yang memenjarakan Jokowi dari inisiatif mengembangkan kebijakan-kebijakannya," tambahnya.
Lewat buku itu, Bamsoet juga meminta Presiden RI agar bersikap lebih independen dalam menjalankan roda pemerintahan. Saat ini, kata dia, sebaiknya semua kekuatan politik wajib menghormati hak prerogatif presiden sehingga Jokowi dapat menghadirkan pemerintahan yang solid dan efektif.
"Para pendukung Jokowi itu harus legowo, membiarkan Jokowi mewujudkan soliditas pemerintahannya. Sebaliknya, kalau hak preogatif presiden terus dirampas untuk memenuhi kepentingan kelompok mereka, pemerintahan Jokowi akan menjadi bahan olok-olok publik," pungkasnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Rekam Jejak Abraham Samad, Kini Terjerat Isu Ijazah Palsu Jokowi
-
Jokowi Bilang SBY Negarawan, Demokrat Anggap Polemik 'Partai Biru' Selesai
-
Kecam Pengadu Domba, Ibas Murka Demokrat Diseret Isu Ijazah Jokowi
-
Wali Kota di Jepang Mengundurkan Diri Usai Skandal Ijazah Palsu, Dibandingkan dengan Indonesia
-
Pengamat Ungkap "Jokowi Belum Selesai": Masih akan Pengaruhi Peta Politik Nasional
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO