Suara.com - Politisi Partai Golongan Karya Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengkritik kinerja 100 hari pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo lewat bukunya yang berjudul "Republik Komedi 1/2 Presiden".
"Salah satu yang saya kritik adalah kebijakannya yang berhadapan dengan keinginan ketua umum partainya dan agenda pendukung lainnya," kata Bamsoet dalam keterangan persnya.
Politisi Golkar itu menjelaskan penggunakan "1/2 Presiden" dalam judul bukunya dengan alasan Jokowi masih terbelenggu oleh kepentingan politik, relawan dan LSM yang mendukungnya dulu saat Pemilu Presiden 2014.
Menurut dia, Jokowi memberikan ruang kuasa yang terlalu besar bagi partai politik pendukungnya, relawan dan pihak-pihak yang merasa berperan memenangkannya sebagai kepala negara.
"Toleransi dan kompromi terlampau luas diberikan," katanya.
Bamsoet mengatakan toleransi dan kompromi itu membuat hak prerogratif Jokowi menjadi bahan candaan dan "bullying" di tengah masyarakat.
"Contohnya, polemik kasus Budi Gunawan (BG) dan Novel Baswedan menunjukkan kewibawaan Jokowi terganggu. Banyak kuasa, utamanya parpol pendukung, utamanya lagi PDIP yang memenjarakan Jokowi dari inisiatif mengembangkan kebijakan-kebijakannya," tambahnya.
Lewat buku itu, Bamsoet juga meminta Presiden RI agar bersikap lebih independen dalam menjalankan roda pemerintahan. Saat ini, kata dia, sebaiknya semua kekuatan politik wajib menghormati hak prerogatif presiden sehingga Jokowi dapat menghadirkan pemerintahan yang solid dan efektif.
"Para pendukung Jokowi itu harus legowo, membiarkan Jokowi mewujudkan soliditas pemerintahannya. Sebaliknya, kalau hak preogatif presiden terus dirampas untuk memenuhi kepentingan kelompok mereka, pemerintahan Jokowi akan menjadi bahan olok-olok publik," pungkasnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Perbedaan Mencolok Hampers Jokowi dan Prabowo: Camilan Tradisional vs Bahan Dapur
-
Rekam Jejak Abraham Samad, Kini Terjerat Isu Ijazah Palsu Jokowi
-
Jokowi Bilang SBY Negarawan, Demokrat Anggap Polemik 'Partai Biru' Selesai
-
Kecam Pengadu Domba, Ibas Murka Demokrat Diseret Isu Ijazah Jokowi
-
Wali Kota di Jepang Mengundurkan Diri Usai Skandal Ijazah Palsu, Dibandingkan dengan Indonesia
Terpopuler
- 6 HP 5G Terbaru Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Jempolan
- Aksi Ngamen di Jalan Viral, Pinkan Mambo Ngaku Bertarif Fantastis Setara BLACKPINK
- Proyek 3 Triliun Dimulai: Makassar Bakal Kebanjiran 200 Ton Sampah dari Maros dan Gowa Setiap Hari
- Berapa Gaji Pratama Arhan? Kini Dikabarkan Bakal Balik ke Liga 1
- Banyak Banget, Intip Hampers Tedak Siten Anak Erika Carlina
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Pastikan BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir 2026: DPR Beri Tepuk Tangan!
-
Simalakama Plastik: Antara Lonjakan Harga dan Napas UMKM yang Sesak
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
Jusuf Kalla Mau Laporkan Rismon Sianipar ke Polisi! Ini Masalahnya
-
Di Balik Lahan Hindoli, Seperti Apa Perkebunan yang Jadi Lokasi 11 Sumur Minyak Ilegal?
Terkini
-
Jelang May Day 2026, KSPI Umumkan Aksi Besar 16 April hingga 1 Mei
-
Redam Ketegangan, Presiden Korsel Lee Jae Myung Sampaikan Penyesalan kepada Korea Utara
-
Banggar DPR Tolak Usulan JK Kurangi Subsidi BBM: Kenapa Hak Orang Miskin Diotak-Atik?
-
Konflik Timur Tengah Berpotensi Picu Krisis Pupuk, Ketahanan Pangan Terancam?
-
Wabah Campak Mematikan di Bangladesh: 130 Anak Tewas, Ribuan Terinfeksi dalam Waktu Singkat
-
KSPI Wanti-Wanti Gelombang PHK dalam 3 Bulan: Sektor Padat Karya Paling Terpukul
-
Driver Online Cabuli Penumpang di Jakarta Pusat, Pelaku Positif Sabu
-
Pakar Kehutanan UGM: Pembangunan Ancam Tutupan Hutan Indonesia
-
Mendagri Tito: Inflasi Bulanan 3 Daerah Terdampak Bencana Membaik
-
Wamendagri Wiyagus Tekankan Komitmen Pemda Percepat Penuntasan TBC