Suara.com - Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Victor Edison Simanjuntak menyatakan, pihaknya terus mengembangkan pengusutan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) penjualan kondensat milik negara oleh SKK Migas kepada PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI) yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp2 triliun. Dalam kasus ini, penyidik tengah mengincar tersangka baru.
"Dari keterangan saksi-saksi itu, kami baru lihat, apakah ada tersangka lainnya atau tidak. Yang jelas, kami tidak mau diam pada tiga tersangka yang sudah ada saja. Kami harus kembangkan agar kasus ini terungkap," ungkap Victor di Bareskrim Polri, Selasa (12/5/2015).
Victor memaparkan, hari ini penyidik Bareskrim memeriksa enam saksi untuk mengejar kemungkinan adanya tersangka baru. Mereka ada yang merupakan pejabat SKK Migas, pejabat TPPI, serta dari Kementerian Keuangan.
"Jadwal pemeriksaan hari ini, ada enam orang saksi yang diperiksa. Komposisinya, dua pejabat TPPI, tiga pejabat SKK Migas, dan satu saksi pejabat Kementerian Keuangan," ungkapnya.
Victor menjelaskan, para saksi itu akan dimintai keterangannya seputar kewenangan mereka terkait kasus ini. Kemudian juga akan ada pertanyaan soal mekanisme pembuatan dokumen dalam penjualan kondensat, aset negara tersebut.
"Ini kan baru pemeriksaan pertama. Jadi baru mengorek soal apa jabatan dia, wewenangnya apa. Kemudian bagaimana proses penunjukan, pembuatan dokumen dalam penjualan kondensat, dan lainnya," terangnya.
Dalam kasus ini, penyidik Bareskrim diketahui telah menetapkan tiga orang tersangka. Mereka di antaranya berinisial DH, HW dan RP. Namun, Victor enggan menjelaskan siapa nama lengkap para tersangka tersebut.
"Nanti dulu lah," tukasnya.
Sebelumnya, Victor menjelaskan bahwa aliran dana dugaan korupsi dan TPPU penjualan kondensat milik negara itu mengalir ke sebuah bank asing, yaitu ke Bank Standard Chartered. Aliran dana itu ada yang dari dolar ke rupiah dan juga dari rupiah ke dolar.
"Tapi ini pasti sangat banyak, dan membutuhkan ketelitian untuk merekapnya. Kalau sudah terekap dengan baik, nanti kami bicarakan," kata Victor.
Selain aliran dana, imbuh Victor, penyidik juga tengah mendalami dugaan pencucian uang dalam kasus ini. Sebab menurutnya, ada temuan bahwa uang hasil korupsi ini diubah menjadi aset dalam bentuk lain.
"Asset tracing sudah jalan. Tapi belum kelihatan kepada siapa saja, tapi sudah tahu rekeningnya masuk-keluar tanggal ini. Sekarang yang penting kita cari tahu ini ke siapa. Ada juga yang perorangan," paparnya.
Ditambahkan Victor, dalam kasus ini DH diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menunjuk langsung PT TPPI untuk menerima proyek itu. Padahal seharusnya, proses penunjukan ini melewati tahapan lelang.
Berita Terkait
-
Kasus Impor Pakaian Bekas Ilegal, Dittipideksus Bareskrim Juga Sita 7 Bus
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Bareskrim Temukan Alat Berat dan Lahan Ilegal: Kasus Pembalakan Liar di Sumut Naik Penyidikan
-
27 Sampel Kayu Jadi Kunci: Bareskrim Sisir Hulu Sungai Garoga, Jejak PT TBS Terendus di Banjir Sumut
-
KPK Ungkap Linda Susanti yang Laporkan Dugaan Penggelapan Barang Bukti Ternyata Lakukan Penipuan
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung