Suara.com - Setelah dilantik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Senin (18/5/2015), sebanyak 649 pejabat eselon III dan IV akan langsung menjalani tes urine.
"Kita minta bapak dan ibu tidak segera meninggalkan acara, tetapi kita lakukan tes urine terlebih dahulu terhadap bapak dan ibu semua," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta Sapari di halaman Balai Kota Jakarta.
Sapari mengatakan tes urine bertujuan untuk memastikan semua pejabat bebas dari narkotika.
Sebelum tes urine, pejabat terlebih dahulu diberi formulir dan harus mengisi data diri serta riwayat konsumsi obat-obatan.
Setelah itu, masing-masing pejabat diberi cup urine untuk menampung sampel urine mereka. Mereka diminta kencing di toilet khusus yang sudah disediakan Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta.
"Hasil dari tes narkoba akan segera kami serahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata dia.
Sapari mengatakan sampel urine tersebut akan dianalisa dengan tujuh parameter untuk mendeteksi apakah mengandung inex, ekstasi, sabu, ganja, kokain, morfin, dan heroin.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Agus Suradika mengatakan akan langsung mencopot pejabat yang terbukti mengonsumsi narkotika.
"Kalau ada yang positif (menggunakan narkoba) ganti langsung. Ini untuk menunjjukan bahwa semua sehat. Totalnya 649 (PNS yang dilantik)," kata Agus.
Tes serupa juga pernah dilaksanakan pada waktu pemerintah melantik pejabat secara besar-besaran pada 2 Januari 2015.
Ketika itu, enam dari 4.676 orang yang dilantik sempat diduga memakai narkoba karena di urine-nya mengandung zat morfin. Belakangan zat tersebut berasal dari obat yang mereka konsumsi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT