Suara.com - Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Anas Yusuf siap menurunkan satuan tugas (satgas) khusus untuk mengantisipasi kasus beras sintetis atau beras plastik.
"Kami sudah turunkan Satgas Khusus Polda Jatim dengan perintah untuk berkoordinasi dengan instansi terkait guna melakukan operasi pasar sebagai langkah preventif," ujarnya di Surabaya, Rabu (20/5/2015).
Mantan Wakabareskrim Mabes Polri itu menyatakan, jika nantinya dalam operasi pasar itu ditemukan adanya beras sintetis, maka kasusnya akan langsung diusut untuk mengetahui pengedarnya.
"Beras sintetis atau plastik itu kan bisa berbahaya bagi kesehatan, jadi perlu kami beri atensi. Karena itu, masyarakat Jatim tidak perlu resah, karena laporan sementara menyatakan Jatim aman dari beras jenis itu," katanya.
Namun, pihaknya akan tetap melakukan pengawasan secara ketat, serta memerintahkan jajarannya untuk berkoordinasi dengan instansi terkait guna melakukan langkah-langkah antisipasi peredarannya.
Keluhan sejumlah konsumen beras yang diduga mengandung bahan baku sintetis itu bermula dari Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Dari sejumlah aduan itu, Dewi lantas melakukan pengecekan terhadap kualitas sisa beras yang dibelinya, ternyata berasnya tidak memiliki bulir, bahkan dia juga sempat melacak beras semacam itu lewat jejaring internet.
"Biasanya, bubur kalau sudah dingin bentuknya mengental dan menyatu, tapi kalau ini seperti belum matang. Kalau dijadikan nasi uduk, beras tersebut mengeluarkan banyak air dan basah. Saya menemukan lewat internet kalau beras semacam itu sejenis beras plastik," katanya.
Keanehan itu membuat ibu satu anak itu memutuskan untuk mengganti lokasi pembelian beras yang sudah setahun menjadi pelanggannya dan memublikasikan temuan itu melalui media sosial Facebook dan Instagram untuk diketahui masyarakat luas.
Hingga kini, kasus itu masih dalam penanganan Polresta Bekasi Kota dengan memeriksa pelapor serta lima orang saksi dari kios penjualan beras di Pasar Mutiara Gading itu. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT