Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin agar kebijakan yang diterapkan di Jakarta soal larangan PNS mengambil uang tunai di atas Rp25 juta bisa dipraktikkan di Indonesia.
“Di DKI kan dibatasi (tarik tunai) Rp25 juta. Harusnya juga di seluruh Indonesia, orang Indonesia tarik kontan ngga boleh lebih dari satu kali UMP. Jadi semua orang mesti transaksi ada rekening bank. Dengan cara seperti itu ketahuan duitnya siapa. misal kamu mau nyogok Rp1 miliar nariknya gimana? Narik uang berulang-ulang pasti ketahuan," kata Ahok di Jakarta, Kamis (21/5/2015).
Menurut Ahok, langkah itu bisa mengurangi korupsi dan membabat para koruptor.
"Pembatasan menarik uang kontan itu idenya. Pasti ini akan ada perlawanan keras sama koruptor-koruptor, pasti keras ini perlawanan," terang Ahok.
"Potong-potong aja. Kita lagi pikirkan sebetulnya di Jakarta. Itu bisa juga nasional dengan Pak Presiden ya," tambahnya lagi.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengharapkan pola pemikaran pemerintah ke depan bisa mempraktikkan hal serupa.
"Harusnya mau mengarah ke situ negara ini, tapi kan Presiden lagi ngukur juga (dengan cara apa menghilangkan korupsi). Maknya saya mau coba di Jakarta, tapi cari celah, caranya dulu," terang Ahok.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Prabowo 'Pamer' Proyek 100 GW Surya RI di ASEAN, Ingatkan Ancaman Krisis Energi
-
Cegah Kelelahan dan Dominasi Elit, Titi Anggraini Desak Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah
-
Kepala Daerah dan PPPK Tak Perlu Khawatir, Pelaksanaan Pasal 146 UU HKPD Akan Diatur Melalui UU APBN
-
Prabowo di KTT ASEAN: Dunia Sedang Genting, BIMP-EAGA Harus Lebih Adaptif dan Berdampak
-
Dari Jombang hingga Pati: Mengapa Ponpes Terus Menjadi Titik Merah Predator Seks?
-
Sesumbar Donald Trump Usai 3 Kapal Perang AS Dibombardir Iran di Selat Hormuz
-
Skenario Jahat Zionis Israel Terkuak! Ciptakan Krisis Malnutrisi di Gaza
-
Viral Tampilan Sederhana Sultan Brunei Saat Wisuda Anak, Netizen: Tapi Jamnya Rp2,3 Miliar
-
Era Baru Dimulai, Robot Rp234 Juta Disumpah Jadi Biksu Buddha
-
Hantavirus Tewaskan 3 Orang, Bakal Jadi Pandemi? Ini Penjelasan Resmi WHO