Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin agar kebijakan yang diterapkan di Jakarta soal larangan PNS mengambil uang tunai di atas Rp25 juta bisa dipraktikkan di Indonesia.
“Di DKI kan dibatasi (tarik tunai) Rp25 juta. Harusnya juga di seluruh Indonesia, orang Indonesia tarik kontan ngga boleh lebih dari satu kali UMP. Jadi semua orang mesti transaksi ada rekening bank. Dengan cara seperti itu ketahuan duitnya siapa. misal kamu mau nyogok Rp1 miliar nariknya gimana? Narik uang berulang-ulang pasti ketahuan," kata Ahok di Jakarta, Kamis (21/5/2015).
Menurut Ahok, langkah itu bisa mengurangi korupsi dan membabat para koruptor.
"Pembatasan menarik uang kontan itu idenya. Pasti ini akan ada perlawanan keras sama koruptor-koruptor, pasti keras ini perlawanan," terang Ahok.
"Potong-potong aja. Kita lagi pikirkan sebetulnya di Jakarta. Itu bisa juga nasional dengan Pak Presiden ya," tambahnya lagi.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengharapkan pola pemikaran pemerintah ke depan bisa mempraktikkan hal serupa.
"Harusnya mau mengarah ke situ negara ini, tapi kan Presiden lagi ngukur juga (dengan cara apa menghilangkan korupsi). Maknya saya mau coba di Jakarta, tapi cari celah, caranya dulu," terang Ahok.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!