Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak senang ada sampah sedikitpun di Ibu Kota. Bahkan, Ahok "gerah" meski sampah itu hanya puntung rokok atau sedotan sekalipun pun.
Ahok menyempatkan untuk meninjau langsung lokasi yang dinilai masih kotor oleh sampah, yakni ke wilayah sekitar Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) depan Novotel Gajah Mada dan taman pedestrian sepanjang Jalan Hayam Wuruk menuju Harmoni atau dekat halte bus Transjakarta Olimo dan Mangga Besar, Selasa (26/5/2015).
"Taman kita ini lucu, bersihin taman ada botol mineral, atau apa kemasan, sedotan dibiarin. Itu namanya bukan urus taman kalau urus taman kan bukan nungguin tanamanya tumbuh harus jaga kebersihan juga," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta.
Menangani masalah kebersihan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sendiri telah menerjunkan ribuan Pekerja Harian Lepas (PHL) kebersihan. Nantinya para petugas yang membersihkan di suatu wilayah, namanya akan tercantum di dalam program "smart city".
"Kasih smart city, jadi solusi kami jelas, warga Jakarta punya halaman luas seluruh Jakarta, dia harus tahu siapa pembantu Jakarta yang bersihkan halaman Jakarta ini, harus taruh di smart city naman-namanya siapa, lurah camat kalau ada laporan ada notifikasi," jelas Ahok.
Suami Veronica Tan itu bahkan tidak mau melihat PHL kebersihan berkerja hanya di pagi hari atau hanya 2-3 jam setiap harinya. Pasalnya, imbuh Ahok, Pemprov DKI Jakarta telah menggaji petugas tersebut sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP).
"Jadi kalau ada yang nggak mau kerja full (kita copot). Dulu kan petugas kebersihan taman dibayar di bawah UMP. Kenapa? karena kontraktor menganggap dia kerja 2-3 jam. Sekarang kita bayar UMP kerjanya penuh dong, kalau dia nggak mau kerja penuh ya kita mau pecat, ganti aja orang," tegas Ahok.
"Saya tanya ngerti kok lurah camat, Bu, Pak, kalau pembantu anda menyapu di depan rumah masih ada putung rokok, masih ada puntung rokok kamu anggap bersih apa belum, belum bersih, pertanyan saya sederhana bukanya saya punya standar kebersihan sendiri, standar ini," pungkas Ahok.
Berita Terkait
-
Kesaksian Ahok Ungkap Borok Tata Kelola Pertamina 20132024, Pengamat Desak Kejaksaan Lakukan Ini
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
-
Tak Semua Minyak Dalam Negeri Bisa Diolah, Ahok: Peningkatan Impor Bukan Penyimpangan
-
5 Poin Geger Kesaksian Ahok: Heran Kekuatan Riza Chalid, Sentil Menteri BUMN
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
Terkini
-
DPR Soroti Tragedi Siswa SD NTT, Dorong Evaluasi Sisdiknas dan Investigasi Menyeluruh
-
Dobrak Kemacetan Jakarta-Banten, Jalur MRT Bakal Tembus Sampai Balaraja
-
Pakar Soal Kasus Chromebook: Bukti Kejagung Bisa Gugurkan Dalih Niat Baik Nadiem Makarim
-
Benang yang Menjaga Hutan: Kisah Tenun Iban Sadap dari Jantung Kalimantan
-
Menpar Widiyanti Bantah Isu Bali Sepi Wisatawan, Ungkap Data 12,2 Juta Kunjungan di 2025
-
Tragedi Bocah NTT Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Buku, Mensos Janjikan Bantuan Pendidikan untuk Kakaknya
-
Kritik Kebijakan Pariwisata, Anggota Komisi VII DPR Ini Beri Menpar Widyanti Nilai 50 dari 100
-
OTT KPK di Jakarta Jaring Pejabat Bea Cukai
-
Gus Ipul Prihatin Kasus Siswa SD di NTT, Ingatkan Pentingnya Data Perlindungan Sosial
-
Nekat Bongkar Trotoar Tanpa Izin, Pengelola Hotel di Pondok Indah Kena Sanksi