Suara.com - Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi menyatakan mendukung Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam sebuah acara di Gunung Kidul, Selasa (26/5/2015), Johan Budi mengaku tidak mempermasalahkan siapa yang menjadi Pansel lembaga antirasuah tersebut.
"Saya pribadi bukan soal gender, tetapi sejauh mana kredibilitas, kapabilitas dari Pansel Pimpinan KPK," kata Johan, seusai menghadiri penandatanganan "Deklarasi Daerah Cerdas Berintegritas" di Gunung Kidul.
Menurut Johan, semua anggota Pansel memiliki kemampuan yang berbeda di bidangnya.
"Ini merupakan terobosan yang positif, karena pimpinan KPK itu tidak hanya paham hukum, tetapi manajerial, sosiologi kemasyarakatan, sosiologi manajerial, dan sebagainya. Berwarnanya Pansel KPK saya kira cukup positif (untuk) bisa menjaring pimpinan KPK yang diharapkan," katanya.
Lebih jauh, Johan berharap Pansel KPK bisa terbebas dari urusan partai politik. "Jangan sampai anggota Pansel Pimpinan KPK terafiliasi partai politik tertentu," katanya.
Menurut Johan pula, berdasarkan pengalaman, intervensi partai politik sangat kuat dalam pemilihan pimpinan KPK, sehingga Pansel harus benar-benar bersih dari partai politik.
"Berdasarkan pengalaman, pengaruh politik sangat besar (terkait) siapa yang menjadi pimpinan KPK. Sehingga menurut saya, penjaringan di Pansel harus steril dari parpol," katanya.
Disinggung mengenai apakah dirinya akan maju atau mengikuti seleksi pimpinan KPK, Johan mengaku akan memikirkannya terlebih dahulu. "Saya masih mikir-mikir dahulu," ucapnya. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
Terkini
-
Prabowo Ubah IKN jadi Ibu Kota Politik Dinilai Picu Polemik: Mestinya Tak Perlu Ada Istilah Baru!
-
11 Tahun DPO hingga Lolos Nyaleg, Jejak Litao Pembunuh Anak Ditahan usai Jabat Anggota DPRD
-
Apa Itu Tax Amnesty? Menkeu Purbaya Sebut Tidak Ideal Diterapkan Berulang
-
Sebut Hasil Rekrutmen Damkar Diumumkan Pekan Depan, Pramono: Saya Minta Jangan Terlalu Lama
-
Cinta Segitiga Berdarah di Cilincing: Pemuda 19 Tahun Tewas Ditusuk Mantan Pacar Kekasih!
-
Segera Diadili Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Sidang Kopda FH dan Serka N Bakal Digelar Terbuka
-
Tragedi Rumah Tangga di Cakung: Suami Bakar Istri dan Kontrakan Ditangkap Usai Kabur 3 Hari
-
Tawuran Antar Remaja di Palmerah Pecah, Dua Kantor RW Rusak Akibat Sambitan Batu
-
Gugatan Ijazah Gibran: Tuntutan Mundur Dijawab Peringatan 'Kisruh Ruang Politik
-
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu, Ngaku Mau Rampok Uang Negara