Suara.com - Presiden Joko Widodo mengaku masih mempertimbangkan permintaan resmi dari Pemerintah Kota Blitar, Jawa Timur, serta keluarga almarhum Presiden Soekarno yang meminta kebijakan penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.
"Perlu tahapan perlu proses dan nanti akan diproses," kata Jokowi ketika dikonfirmasi terkait dengan permintaan tersebut di Blitar, Jawa Timur, Senin (1/6/2015).
Dia enggan mengatakan lebih jauh ketika didesak kapan pastinya kebijakan itu selesai dibahas, dengan alasan kebijakan itu memerlukan pembicaraan dan proses lebih lanjut.
Keluarga almarhum Bung Karno (sebutan akrab Presiden Soekarno) berharap pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Hal itu dikemukakan oleh Puan Maharani, anak Megawati Soekarnoputri.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar, yang juga meminta dengan tegas agar pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Pada hari itu, merupakan hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia.
Samanhudi mengatakan, Pemkot Blitar setiap tahun selalu mengadakan kegiatan peringatan Hari Lahir Pancasila, yang puncaknya diselenggarakan pada 1 Juni. Berbagai macam acara digelar, seperti kirab pusaka, seminar kebangsaan, sampai gerebek Pancasila yang dilakukan di alun-alun Kota Blitar.
"1 Juni adalah momentum bersejarah bagi Indonesia. Untuk menghargai jasa besar pahlawan, kami mengajukan aspirasi, 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila," katanya.
Ia juga mengatakan, Juni identik dengan bulan Bung Karno. Di Blitar, adalah daerah tempat Bung Karno pernah tinggal, bahkan dimakamkan, tepatnya di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Namun, ia tidak ingin jika hal itu dinilai, Pancasila dan Bung Karno milik Blitar.
"Pancasila dan Bung Karno bukan hanya milik Kota Blitar, tapi seluruh bangsa Indonesia," tegasnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO