Suara.com - Mantan anggota DPR dari PDI Perjuangan, Bambang 'Beathor' Suryadi dilantik menjadi salah satu direktur di Kantor Staf Presiden. Secara keseluruhan, Kepala Staf Presiden pada Senin (1/6/2015) ini melantik 53 pejabat dan tenaga profesional, terdiri atas enam tenaga ahli utama atau setingkat eselon Ib, 14 tenaga ahli madya atau setingkat eselon IIa, 18 tenaga ahli muda atau setingkat eselon IIIa dan 15 tenaga terampil atau setingkat eselon IIIa.
"Saya tadi dilantik Pak Luhut (Kepala Staf Presiden Luhut Pandjaitan) untuk menduduki jabatan direktur eksternal di bawah Deputi IV (Deputi IV Bidang Komunikasi Politik)," kata Bambang "Beathor" kepada Antara di Jakarta, Senin (1/6/2015).
Bambang "Beathor" menjelaskan tugas utama yang dibebankan pada dirinya adalah menjembatani komunikasi antara presiden dengan kementerian, lembaga negara serta kelompok-kelompok masyarakat.
"Kelompok masyarakat ini termasuk relawan, organisasi pemuda, organisasi kemahasiswaan, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) serta kelompok lainnya," katanya.
Dalam waktu dekat, kata Bambang "Beathor", ia akan menjadwalkan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para relawannya yang mendukung saat pemilihan presiden.
"Para relawan itu pernah dijanjikan presiden untuk secara bergantian bertemu. Ini diagendakan untuk bertemu pada acara buka puasa bersama," katanya.
Sementara untuk kelompok lainnya, lanjutnya, juga dijadwalkan seperti pada acara halal bihalal maupun pada acara lainnya.
Bambang "Beathor" adalah aktivis Pijar, Organisasi Gerakan yang secara terang-terangan menentang Soeharto pada akhir 1980-an. Selama menjadi aktivis tahun 1989 Bambang "Beathor" divonis 8 tahun penjara setelah tertangkap basah oleh Satpam Universitas Indonesia (UI) sedang menyebarkan selebaran di pintu gerbang kampus itu.
Beathor juga dikenal sebagai satu di antara pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan sejumlah organisasi perlawanan lainnya.
Setelah reformasi, tepatnya pada 14 Desember 2004, Beathor bersama Masinton Pasaribu, Budiman Sudjatmiko dan eks aktivis lainnya mendeklarasikan berdirinya Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) yang akhirnya ditampung PDI Perjuangan menjadi sayap politiknya.
Bambang "Beathor" dilantik menjadi anggota DPR pada Maret 2014 menggantikan Ketua MPR Taufik Kiemas yang telah meninggal dunia.
"Setelah pensiun dari anggota DPR saya akhirnya masuk manjadi bagian di Kantor Staf Presiden," kata Bambang "Beathor".
Berita Terkait
-
Rekam Jejak Abraham Samad, Kini Terjerat Isu Ijazah Palsu Jokowi
-
Jokowi Bilang SBY Negarawan, Demokrat Anggap Polemik 'Partai Biru' Selesai
-
Kecam Pengadu Domba, Ibas Murka Demokrat Diseret Isu Ijazah Jokowi
-
Wali Kota di Jepang Mengundurkan Diri Usai Skandal Ijazah Palsu, Dibandingkan dengan Indonesia
-
Pengamat Ungkap "Jokowi Belum Selesai": Masih akan Pengaruhi Peta Politik Nasional
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO