Suara.com - Politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai Presiden Jokowi membuat kesalahan fatal ketika memberikan sambutan di acara peringatan Hari Lahir Pancasila di Alun-alun Kota Blitar, Jawa Timur, Senin (1/6/2015) lalu. Jokowi menyebut mantan Presiden Sukarno lahir di Blitar, Jawa Timur.
Itu sebabnya, Effendi mengatakan hal ini harus dicari sebab Presiden bisa salah saat membacakan naskah pidato.
Bila pembuat skrip pidato salah tulis, kata Effendi, seharusnya Presiden Jokowi mengoreksi. Namun, jika skrip pidato tersebut memang salah, tapi Presiden Jokowi tidak mengoreksinya, maka Presiden harus menyampaikan permintaan maaf kepada publik.
"Karenanya, Presiden harus minta maaf. Karena kalau itu nantinya dianggap oleh seluruh rakyat, berarti presiden saja tidak tahu. Ini kan masalahnya proklamator, semua tahu kan," kata Effendi di DPR, Kamis (4/6/2015).
Dengan demikian, Effendi menekankan benar apa yang sempat disebut media asing untuk Presiden Jokowi.
"Berarti benar dong kata-kata 'I don't read what I sign'," kata Effendi.
Namun, Effendi berharap kesalahan tersebut hanya karena Presiden keselip lidah.
"Mudah-mudahan ini kesalahan manusiawi, ada kealpaan, slip tounge," kata Effendi.
Seperti ini ucapan Jokowi yang kemudian menjadi perbincangan hangat tersebut.
"Setiap kali saya berada di Blitar, kota kelahiran Proklamator kita, Bapak Bangsa kita, Bung Karno, hati saya selalu bergetar," kata Jokowi.
Ketika itu, acara Hari Lahir Pancasila di Alun-alun Kota Blitar, juga dihadiri Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, Menko PMK Puan Maharani, Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan mantan Wapres Boediono, serta sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.
Berita Terkait
-
Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
-
Siasat Jokowi Mati-matian untuk PSI, Ambisi Tiga Periode atau Sekoci Politik Keluarga?
-
Jokowi 'Mati-matian' Bela PSI: Bukan Sekadar Dukungan, Tapi Skema Dinasti Politik 2029
-
Jokowi Turun Gunung, Bakal Pidato Perdana Sebagai Ketua Dewan Penasehat di Rakernas PSI
-
Tim Peneliti Ijazah Jokowi Buka Suara, Sebut Dokumen KPU Harusnya Sah Diuji Publik
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
Partai Demokrat Desak Angka Ambang Batas Parlemen Dikecilkan, Herman Khaeron Ungkap Alasannya!
-
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Megawati Kenalkan Pancasila sebagai Falsafah Pemersatu Bangsa
-
Saat Indonesia Jadi Pasar Rokok Terbesar ASEAN, Siapa Lindungi Generasi Muda?
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah
-
Istana Buka Suara soal Siswa SD Akhiri Hidup di NTT