Suara.com - Ambisi Presiden Turki, Tayyip Erdogan, untuk merebut kekuasaan absolut di pemerintahan kandas setelah Partai AK yang didirikannya gagal merebut suara mayoritas di parlemen untuk pertama kalinya dalam sejarah.
Erdogan sebelumnya berharap kemenangan telah Partai AK akan memuluskan jalannya untuk mengubah konstitusi dan menciptakan sistem tata negara baru, beralih dari sistem parlementer dan mencontek sistem presidensial seperti di Amerika Serikat. Untuk mewujudkan itu Erdogan harus memenangkan dua pertiga kursi di parlemen.
Tetapi dengan kegagalan di pemilihan umum ini, Partai AK dipaksa, untuk pertama kalinya dalam 13 tahun, menjalin koalisi dengan partai lain.
Setelah 98 persen suara dihitung pada Minggu (7/6/2015), diketahui bahwa partai AK memenangkan 40,8 persen suara, turun dari 49,8 persen pada pemilihan 2011.
"Semua orang harus melihat bahwa Partai AK adalah pemenang dan pemimpin dalam pemilihan umum ini," kata Perdana Menteri Ahmet Davutoglu, pemimpin Partai AK, dalam pidato kemenangan di Ankara.
Yang paling berbahagia dari pemilu Turki kali ini adalah Partai Demokratis Rakyat yang pro Kurdi (HDP). Untuk pertama kalinya dalam sejarah, HDP berhasil melampui ambang batas 10 persen suara di pemilu dan menempatkan perwakilannya di kursi parlemen.
Hasil perhitungan awal menunjukkan bahwa HDP merebut 13 persen suara dan pemimpin partai itu, Selahattin Demirtas, langsung menutup kemungkinan bekerja sama dengan Partai AK untuk mengubah konstitusi.
"Pembicaraan untuk mengubah presiden menjadi lembaga eksekutif dan diktator harus berakhi," kata Demirtas dalam konferensi pers di Istanbul, yang menyebut keberhasilan partainya sebagai kemenangan bagi "mereka yang merindukan konstitusi sipil baru dan para pluralis."
Raihan suara yang diperoleh HDP menunjukkan bahwa popularitasnya sudah melampui komunitas nasionalis Kurid dan sudah bisa diterima oleh kelompok sekuler yang tak menyukai kebijakan Islamis Erdogan.
Selain HDP, suara terbanyak kedua dalam pemilu Turki diraih oleh Partai Rakyat Republik (CHP). Partai beraliran sekuler ini diperkirakan meraih seperempat dari total suara di parlemen.
Murat Karayalcin, salah satu elit CHP, mengatakan hasil perhitungan suara telah menunjukkan bahwa ambisi Erdogan untuk mengubah sistem parlementel ke presidensial tidak diterima oleh mayoritas warga Turki.
Adapun Partai Pergerakan Nasional meraih 16 persen suara dan diperkirakan akan menjadi kandidat utama mitra koalisi Erdogan. (Reuters)
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Sepatu Adidas Diskon 60 Persen di Sports Station, Ada Adidas Stan Smith
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 7 Sabun Muka Mengandung Kolagen untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Tetap Kencang
- 15 Merek Ban Mobil Terbaik 2025 Sesuai Kategori Dompet Karyawan hingga Pejabat
Pilihan
-
Polemik RS dr AK Gani 7 Lantai di BKB, Ahli Cagar Budaya: Pembangunan Bisa Saja Dihentikan
-
KGPH Mangkubumi Akui Minta Maaf ke Tedjowulan Soal Pengukuhan PB XIV Sebelum 40 Hari
-
Haruskan Kasus Tumbler Hilang Berakhir dengan Pemecatan Pegawai?
-
BRI Sabet Penghargaan Bergengsi di BI Awards 2025
-
Viral Tumbler Tuku di Jagat Maya, Berapa Sebenarnya Harganya? Ini Daftar Lengkapnya
Terkini
-
Antrean Bansos Mengular, Gus Ipul 'Semprot' PT Pos: Lansia-Disabilitas Jangan Ikut Berdesakan
-
Prabowo Jawab Desakan Status Bencana Nasional: Kita Monitor Terus, Bantuan Tak Akan Putus
-
Rajiv Desak Polisi Bongkar Dalang Perusakan Kebun Teh Pangalengan: Jangan Cuma Pelaku Lapangan
-
KPK Akui Lakukan Eksekusi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Sesaat Sebelum Dibebaskan
-
Dongkrak Pengembangan UMKM, Kebijakan Memakai Sarung Batik di Pemprov Jateng Menuai Apresiasi
-
Gerak Cepat Athari Gauthi Ardi Terobos Banjir Sumbar, Ribuan Bantuan Disiapkan
-
Prabowo Murka Lihat Siswa Seberangi Sungai, Bentuk Satgas Darurat dan Colek Menkeu
-
Krisis Air Bersih di Pesisir Jakarta, Benarkah Pipa PAM Jaya Jadi Solusi?
-
Panas Kisruh Elite PBNU, Benarkah Soal Bohir Tambang?
-
Gus Ipul Bantah Siap Jadi Plh Ketum PBNU, Sebut Banyak yang Lebih Layak