Suara.com - Ambisi Presiden Turki, Tayyip Erdogan, untuk merebut kekuasaan absolut di pemerintahan kandas setelah Partai AK yang didirikannya gagal merebut suara mayoritas di parlemen untuk pertama kalinya dalam sejarah.
Erdogan sebelumnya berharap kemenangan telah Partai AK akan memuluskan jalannya untuk mengubah konstitusi dan menciptakan sistem tata negara baru, beralih dari sistem parlementer dan mencontek sistem presidensial seperti di Amerika Serikat. Untuk mewujudkan itu Erdogan harus memenangkan dua pertiga kursi di parlemen.
Tetapi dengan kegagalan di pemilihan umum ini, Partai AK dipaksa, untuk pertama kalinya dalam 13 tahun, menjalin koalisi dengan partai lain.
Setelah 98 persen suara dihitung pada Minggu (7/6/2015), diketahui bahwa partai AK memenangkan 40,8 persen suara, turun dari 49,8 persen pada pemilihan 2011.
"Semua orang harus melihat bahwa Partai AK adalah pemenang dan pemimpin dalam pemilihan umum ini," kata Perdana Menteri Ahmet Davutoglu, pemimpin Partai AK, dalam pidato kemenangan di Ankara.
Yang paling berbahagia dari pemilu Turki kali ini adalah Partai Demokratis Rakyat yang pro Kurdi (HDP). Untuk pertama kalinya dalam sejarah, HDP berhasil melampui ambang batas 10 persen suara di pemilu dan menempatkan perwakilannya di kursi parlemen.
Hasil perhitungan awal menunjukkan bahwa HDP merebut 13 persen suara dan pemimpin partai itu, Selahattin Demirtas, langsung menutup kemungkinan bekerja sama dengan Partai AK untuk mengubah konstitusi.
"Pembicaraan untuk mengubah presiden menjadi lembaga eksekutif dan diktator harus berakhi," kata Demirtas dalam konferensi pers di Istanbul, yang menyebut keberhasilan partainya sebagai kemenangan bagi "mereka yang merindukan konstitusi sipil baru dan para pluralis."
Raihan suara yang diperoleh HDP menunjukkan bahwa popularitasnya sudah melampui komunitas nasionalis Kurid dan sudah bisa diterima oleh kelompok sekuler yang tak menyukai kebijakan Islamis Erdogan.
Selain HDP, suara terbanyak kedua dalam pemilu Turki diraih oleh Partai Rakyat Republik (CHP). Partai beraliran sekuler ini diperkirakan meraih seperempat dari total suara di parlemen.
Murat Karayalcin, salah satu elit CHP, mengatakan hasil perhitungan suara telah menunjukkan bahwa ambisi Erdogan untuk mengubah sistem parlementel ke presidensial tidak diterima oleh mayoritas warga Turki.
Adapun Partai Pergerakan Nasional meraih 16 persen suara dan diperkirakan akan menjadi kandidat utama mitra koalisi Erdogan. (Reuters)
Berita Terkait
Terpopuler
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Penjelasan Polda Sulsel Terkait Kabar Penangkapan Basri Kajang
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- 5 HP Murah Kamera Bagus Sesuai Review untuk Foto dan Video, Mulai Rp1 Jutaan
- 3 Parfum Mykonos Paling Wangi dengan Aroma Clean dan Tahan Lama Menurut Review Pembeli
Pilihan
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
Terkini
-
Liga Aspal Ramai di Jakarta, Pramono Janji Bangunkan Sarana Olahraga
-
Calon Manajer Koperasi Merah Putih Didominasi Perempuan, Capai 60 Persen!
-
Jaringan Tembus 1,13 Juta Agen, BRI Perkuat Penetrasi Pasar Lewat Sektor Ritel
-
Gabung Persija, Kwon Chang-hoon Singgung Nama Shin Tae-yong
-
Ulasan Novel Kendat, Misteri Kasus Berdarah Pulung Gantung di Desa Rangi
-
Menelusuri Lorong Sunyi JGC: Saat Kilau Bacan Rp15 Juta Tak Lagi 'Sewangi' Dulu
-
Channel YB Resmi Tayangkan ASEAN Championship Hyundai Cup 2026, Reza Arap Siapkan Beragam Program
-
Badan Tak Sehat, Nanik S Deyang Absen Rapat Bahas Laporan Keuangan BGN di DPR
-
OURBIRTHDAY Ungkap 3 Member Pertama, Girl Group Baru JYP Setelah 4 Tahun
-
Mengapa Isu Kesehatan Dinilai Lebih Efektif Mendorong Pertanian Berkelanjutan?