Suara.com - Mabes Polri akan mengajukan tiga nama yakni dua polisi aktif dan satu purnawirawan sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami rencananya akan mencalonkan dua polisi aktif dan satu orang purnawirawan," kata Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti di Mabes Polri Jakarta, Jumat (12/6/2015).
Meski demikian, ia masih enggan menyebut detail nama ketiga orang tersebut. Sebelumnya, pada Senin (8/6/2015), enam anggota Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) telah berkoordinasi dengan pimpinan Polri untuk menelusuri rekam jejak calon pimpinan KPK.
"Kami meminta bantuan Polri untuk melacak rekam jejak calon pimpinan KPK," kata Ketua Pansel KPK Destry Damayanti.
Menurutnya, Kapolri Badrodin Haiti dan Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan merespon positif permintaan tersebut. Destry berpendapat penelusuran rekam jejak calon sangat penting untuk menghindari adanya masalah yang bisa terjadi di masa depan terkait masa lalu calon.
Sementara itu, Juru Bicara Pansel KPK Betti Alisjahbana mengungkapkan sudah ada 61 pendaftar calon pimpinan lembaga antikorupsi tersebut hingga Kamis (11/6/2015). Menurut dia, para pendaftar tersebut memiliki latar belakang yang bervariasi di antaranya pegawai negeri sipil, akademisi, pengacara, aktivis, penyidik polisi, kejaksaan, dan karyawan swasta.
Pendaftaran calon pimpinan KPK dimulai pada 5 Juni dan akan ditutup pada 24 Juni 2015 mendatang. Selanjutnya, Pansel KPK akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan atas nama-nama pendaftar pada 27 Juni-26 Juli 2015.
Pansel akan menyeleksi dengan tes pembuatan makalah hingga tes wawancara. Sebanyak delapan nama akan dipilih dan kemudian diserahkan ke Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2015. Presiden lalu akan meneruskan nama-nama itu ke DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan dan dipilih empat di antaranya. (Antara)
Berita Terkait
-
Harta Kekayaan Johanis Tanak: Calon Pimpinan KPK Ingin Tutup OTT, Komisi III DPR sampai Tepuk Tangan
-
Prabowo Bakal Kirim Surpres Baru ke DPR, Daftar Nama Capim KPK Bisa Berubah
-
Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK, Johan Budi Disebut Sudah Ajukan Pengunduran Diri Ke PDIP
-
Daftar Lengkap 236 Calon Pimpinan KPK: Dari Jenderal hingga Mantan Menteri!
-
Profil 4 Jenderal Polisi yang Lolos Seleksi Capim KPK, Jejak Kariernya Enggak Kaleng-kaleng
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
Dari Baper Sampai Teriak Bareng: 10+ Tontonan Netflix Buat Quality Time Makin Lengket
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
Terkini
-
'Warga Peduli Warga', 98 Resolution Network Bagikan Seribu Sembako untuk Ojol Jakarta
-
Perlindungan Pekerja: Menaker Ingatkan Pengemudi ODOL Pentingnya BPJS Ketenagakerjaan
-
Gerakan Cinta Prabowo Tegaskan: Siap Dukung Prabowo Dua Periode, Wakil Tak Harus Gibran
-
Usai Dipecat PDIP, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin yang 'Mau Rampok Uang Negara' Bakal di-PAW
-
Siapa Bupati Buton Sekarang? Sosoknya Dilaporkan Hilang di Tengah Demo, Warga Lapor Polisi
-
Stok Beras Bulog Menguning, Komisi IV DPR 'Sentil' Kebijakan Kementan dan Bapanas
-
Prabowo Terbang ke Jepang, AS, hingga Belanda, Menlu Sugiono Beberkan Agendanya
-
Jokowi Gagas Prabowo - Gibran Kembali Berduet di 2029, Pakar: Nasibnya di Tangan Para "Bos" Parpol
-
Pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Mengulang Sejarah Perjuangan Diplomasi Prof Sumitro
-
Prabowo Ubah IKN jadi Ibu Kota Politik Dinilai Picu Polemik: Mestinya Tak Perlu Ada Istilah Baru!