Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, bahwa kadernya Johan Budi sudah melaporkan pengunduran dirinya dari partai sekaligus sebagai anggota DPR RI Fraksi PDIP. Hal itu disampaikan usai Johan dinyatakan lolos administrasi sebagai calon pimpinan KPK.
"Johan Budi sudah melaporkan pengunduran diri karena untuk menjadi komisioner KPK itu tidak boleh menjadi anggota partai politik atau kader partai politik, termasuk juga pengunduran diri sebagai anggota DPR RI," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2024).
Memang menurutnya, Johan Budi harus mengikuti aturan ketika lolos verifikasi administrasi capim KPK, maka harus mengundurkan diri sebagai anggota partai.
"Ketika proses seleksi itu sudah mulai berjalan. Ini kan masih lolos verifikasi administratif ya itu sudah memasuki maka wajib hukumnya bagi pak Johan Budi untuk mengundurkan diri," katanya.
Di sisi lain, ia mengucapkan selamat atas lolosnya Johan Budi dalam seleksi administrasi sebagai Capim KPK. Menurutnya, Johan memang pantas mengingat latar belakangnya.
"Saya secara pribadi menyampaikan selamat dan saya tahu, kenal dengan pak djohan budi dan saya tidak meragukan integritas beliau untuk selalu melakukan tindakan sikap perilaku yang jujur berintegritas dan berkarakter ya," tambah dia.
Untuk diketahui, Politikus PDI Perjuangan Johan Budi Sapto Pribowo lolos seleksi administrasi Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Johan Budi lolos administrasi Capim KPK bersama 235 nama lainnya.
"Iya (lolos administrasi)," ujar Johan kepada Suara.com, Rabu (24/7/2024).
Mantan pimpinan KPK itu mengatakan dirinya berencana mundur dari partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri. Termasuk bakal mundur sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDIP.
"Saya berencana mundur dari DPR dan Partai PDIP, tapi perlu proses pengunduran diri," jelas Johan.
Meski demikian, Anggota Komisi III DPR RI ini tidak merinci kapan bakal mundur dari partai dan wakil rakyat. Johan hanya memastikan dirinya akan mundur sebelum seleksi pansel Capim KPK selesai.
"Paling tidak sebelum proses seleksi di Pansel Capim KPK selesai," katanya.
Berita Terkait
-
Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK, Akademisi Ali Imron Bakal Siapkan Peti Mati jika Terpilih: yang Lain Berani?
-
Djarot Akui Ahok Kader Potensial Maju di Pilgub Jakarta, Tapi PDIP Masih Kurang Ini
-
Ganjar: Kudatuli Bukan Hanya Peristiwanya PDIP, Tapi Soal Bahaya Pembungkaman
-
Wiji Thukul: Suara Rakyat yang Hilang di Tengah Gemuruh Kudatuli
-
27 Juli 1996: Kilas Balik Peristiwa Kudatuli dan Pengaruhnya Terhadap Reformasi
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
-
29 Unit Usaha Syariah Mau Spin Off, Ini Bocorannya
-
Soal Klub Baru usai SEA Games 2025, Megawati Hangestri: Emm ... Rahasia
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
Terkini
-
Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Begini Kata Komisi V
-
UGM Jawab Sentilan Luhut Soal Penelitian: Kalau Riset Sudah Ribuan
-
Masih Dirawat di RS, Sidang Perdana Nadiem Makarim Ditunda: Hakim Jadwalkan Ulang 23 Desember
-
Majelis Adat Budaya Tionghoa Buka Suara soal Penyerangan 15 WNA China di Kawasan Tambang Emas
-
Aroma Hangus Masih Tercium, Pedagang Tetap Jualan di Puing Kios Pasar Induk Kramat Jati
-
Hadir Tergesa-gesa, Gus Yaqut Penuhi Panggilan KPK untuk Kasus Haji
-
BGN Dorong SPPG Turun Langsung ke Sekolah Beri Edukasi Gizi Program MBG
-
Usai Tahan Heri Gunawan dan Satori, KPK Bakal Dalami Peran Anggota Komisi XI DPR di Kasus CSR BI-OJK
-
Ketua Komisi XI DPR Ungkap Alasan TKD Turun, ADKASI Tantang Daerah Buktikan Kinerja
-
Asuransi Kebakaran Kramat Jati Hanya Tanggung Bangunan, Pramono Buka Akses Modal Lewat Bank Jakarta