Suara.com - Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendesak pemerintah menolak keinginan DPR agar nilai dana aspirasi daerah pemilihan naik menjadi Rp20 miliar per anggota tiap tahun.
"Seharusnya pemerintah menolak dana itu. Kalau DPR menerima dana aspirasi, status dia apa? di Republik ini, penguasa pengelola keuangan negara hanya eksekutif kalau DPR ini apa," kata Ray di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/6/2015).
Ray mengingatkan dia mempertanyakan fungsi DPR sebagai pengawasan penggunaan anggaran. Dia menilai jika pemerintah mengesahkan usulan itu akan berakibat fatal.
"Identitas mereka (menggunakan dana itu) sebagai apa? Itu jadi pertanyaan. Menjadi kacau ketika terima uang, tapi identitasnya tidak jelas," katanya.
Ray ragu dengan transparansi penggunaan duit miliaran rupiah itu oleh anggota DPR.
"Siapa yang bisa pastikan programnya layak? Programnya sih jelas. Tapi siapa yang bisa pastikan. Gak ada sama sekali," kata dia.
Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Apung Widadi menduga DPR mencari celah untuk bisa memasukkan dasar hukum terkait pengusulan dana aspirasi.
"Mungkin politisi-politisi tersebut telah dengan sengaja mengingkari masyarakat dengan memasukkan poin tersebut secara diam-diam agar tak terjadi penolakan," kata Apung.
Apung menambahkan strategi DPR selanjutnya membuat mekanisme untuk menampung usulan guna mengajukan pembangunan daerah pemilihan saat akhir rapat paripurna. Menurutnya, sejauh ini DPR telah menerima usulan dari 20 hingga 30 dari anggota dewan sejak Januari 2015.
"Parahnya, usulan itu selalu diasumsikan dengan kebutuhan dana anggota dewan untuk daerah pemilihannya," katanya.
Apung mengungkapkan DPR telah mengelola uang senilai Rp5, 192 triliun untuk mengalokasikan dana aspirasi. Dengan anggaran itu, sambung Apung, setiap anggota DPR mendapatkan Rp150 juta per tahun.
"Untuk reses pertama ini, anggaran tersebut akan dicairkan bulan april 2015 senilai Rp83 miliar," kata Apung.
Tag
Berita Terkait
-
Awas, Dana Aspirasi Bisa Dijadikan Ajang Pencitraan Anggota DPR
-
Soal Dana Aspirasi, DPR Dinilai Dahulukan Hak Ketimbang Fungsi
-
FITRA: Ide Dana Aspirasi Rp20 M Bisa Menjebak Pemerintah
-
Ini Alasan Kenapa Ide Dana Aspirasi DPR Rp20 Miliar Harus Ditolak
-
Pimpinan KPK: Jangan Sampai Dana Aspirasi jadi Celah Korupsi
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sopir Truk Penabrak Tokoh Pramuka Herman Resmi Jadi Tersangka, Ini Pengakuannya
-
Disemprot Doktor Ekonomi, Kritik Rieke 'Oneng' Soal Anggaran KemenHAM Dinilai Asal Bunyi
-
Hanya Kirim PDF Tanpa Balasan, Polres Jakpus Jelaskan Soal Aksi BEM UI Tak Ajukan Izin Resmi
-
3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan
-
Jangan Adu Rakyat vs Rakyat, TB Hasanuddin Tegaskan Komcad Tak Boleh Hadapi Demo Mahasiswa
-
Nasib 21 Ribu Motor Listrik Era Dadan, Jadi Besi Tua atau Dipaksa Jalan Demi MBG?
-
Divonis 13 Tahun Penjara, Sejumlah Pakar Duga Ada Kejanggalan di Putusan Hukum Arief Pramuhanto
-
Partai Gelora Desak Penghapusan Threshold, Klaim DPR Buka Ruang Diskusi
-
Anis Matta Akui Partai Gelora Terganjal Logistik, Urusan Pendanaan Jadi Persoalan Besar
-
ICW: Vonis Rendah Pejabat BPK Tak Beri Efek Jera, Korupsi Terus Berulang