Suara.com - Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendesak pemerintah menolak keinginan DPR agar nilai dana aspirasi daerah pemilihan naik menjadi Rp20 miliar per anggota tiap tahun.
"Seharusnya pemerintah menolak dana itu. Kalau DPR menerima dana aspirasi, status dia apa? di Republik ini, penguasa pengelola keuangan negara hanya eksekutif kalau DPR ini apa," kata Ray di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/6/2015).
Ray mengingatkan dia mempertanyakan fungsi DPR sebagai pengawasan penggunaan anggaran. Dia menilai jika pemerintah mengesahkan usulan itu akan berakibat fatal.
"Identitas mereka (menggunakan dana itu) sebagai apa? Itu jadi pertanyaan. Menjadi kacau ketika terima uang, tapi identitasnya tidak jelas," katanya.
Ray ragu dengan transparansi penggunaan duit miliaran rupiah itu oleh anggota DPR.
"Siapa yang bisa pastikan programnya layak? Programnya sih jelas. Tapi siapa yang bisa pastikan. Gak ada sama sekali," kata dia.
Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Apung Widadi menduga DPR mencari celah untuk bisa memasukkan dasar hukum terkait pengusulan dana aspirasi.
"Mungkin politisi-politisi tersebut telah dengan sengaja mengingkari masyarakat dengan memasukkan poin tersebut secara diam-diam agar tak terjadi penolakan," kata Apung.
Apung menambahkan strategi DPR selanjutnya membuat mekanisme untuk menampung usulan guna mengajukan pembangunan daerah pemilihan saat akhir rapat paripurna. Menurutnya, sejauh ini DPR telah menerima usulan dari 20 hingga 30 dari anggota dewan sejak Januari 2015.
"Parahnya, usulan itu selalu diasumsikan dengan kebutuhan dana anggota dewan untuk daerah pemilihannya," katanya.
Apung mengungkapkan DPR telah mengelola uang senilai Rp5, 192 triliun untuk mengalokasikan dana aspirasi. Dengan anggaran itu, sambung Apung, setiap anggota DPR mendapatkan Rp150 juta per tahun.
"Untuk reses pertama ini, anggaran tersebut akan dicairkan bulan april 2015 senilai Rp83 miliar," kata Apung.
Tag
Berita Terkait
-
Awas, Dana Aspirasi Bisa Dijadikan Ajang Pencitraan Anggota DPR
-
Soal Dana Aspirasi, DPR Dinilai Dahulukan Hak Ketimbang Fungsi
-
FITRA: Ide Dana Aspirasi Rp20 M Bisa Menjebak Pemerintah
-
Ini Alasan Kenapa Ide Dana Aspirasi DPR Rp20 Miliar Harus Ditolak
-
Pimpinan KPK: Jangan Sampai Dana Aspirasi jadi Celah Korupsi
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
50 Persen Pengaduan di Jateng Isinya Sama: Perusahaan Nekat Tahan Ijazah Mantan Karyawan
-
BI Luncurkan Layanan Baru Penukaran Uang Rusak, Warga Sumsel Kini Punya Lebih Banyak Pilihan
-
Dicap Menteri Problematik, Menhut Raja Juli Dikecam Usai Prioritaskan Hutan untuk TNI
-
Tol Akses Patimban Capai 68 Persen, Pemerintah Kebut Konektivitas ke Pelabuhan Strategis Nasional
-
Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten, Pakar Desak Evaluasi Total
-
Ada Jejaring Kolektif, Pakar Ungkap Kekayaan Negara Bocor Puluhan Tahun ke Kantong Pribadi
-
Truk Hantam Motor Scoopy di Cileungsi, Penjaga Warung Madura Tutup Usia di Tempat?
-
Perempuan Kini Tak Hanya Menabung, Tapi Juga Mulai Memilih Investasi yang Berdampak
-
Stop Jadi Beban Jalanan, Jasa Raharja-Korlantas Polri Perangi Budaya Melawan Arus
-
Industri Hiburan Indonesia Naik Kelas, Teknologi Jadi Senjata Baru di Balik Pengalaman Spektakuler