Suara.com - Usulan Badan Anggaran DPR agar jumlah dana aspirasi daerah pemilihan dinaikkan menjadi Rp20 miliar per anggota dewan setiap tahun hingga kini masih pro kontra.
Ditanya soal kelanjutan keinginan dewan tersebut, Ketua DPR dari Fraksi Golkar Setya Novanto enggan menerangkan lebih jauh.
"Bagaimana kalau itu, entar lagi ya. Ya, (tertawa)," ujar Setya di DPR, Senin (15/6/2015).
Sementara itu, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Demokrat Agus Hermanto mengakui anggota DPR dan pemerintah masih belum kompak.
"Kita ketahui pemerintah juga belum seragam suaranya. DPR juga. Biarlah berlangsung dulu. Setelah itu baru akan ada namanya rancangan UU. RKAKL (Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga)," ujar Agus.
Dana aspirasi masih dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR sebelum disetujui masuk ke dalam RAPBN tahun 2016. Proses pembahasan di Badan Anggaran melibatkan dewan dan pemerintah.
"Pembahasan rancangan APBN sedang berlangsung, juga sedang membahas dengan Komisi-Komisi maupun Banggar dengan pemerintah," katanya.
Agus tidak mau mereka-reka kapan pembahasan anggaran selesai.
"Saya bukan ahli nujum yang tahu kapan selesainya. Sistematisnya sudah tertera. Yang mengajukan pemerintah. Mekanisme tersendiri. UU ini dibahas Pemerintah dengan DPR. Proses ini masih lama. Masih ada waktu. Setiap ada keputusan pasti disampaikan," ujarnya.
Apabila dana aspirasi dinaikkan Rp20 miliar dan dikalikan 560 anggota DPR, estimasi total dana aspirasi akan mencapai sekitar Rp11,2 triliun.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Geger Temuan PPATK, Rp992 Triliun Perputaran Duit Tambang Emas Ilegal, Siapa 'King Maker'-nya?
-
Pigai Akui Uang Pribadi Terkuras karena Kementerian HAM Tak Punya Anggaran Bansos
-
Saksi Ungkap Ada Uang Nonteknis dan Uang Apresiasi dalam Pengurusan Sertifikasi K3 di Kemnaker
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri