Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PPP Abraham Lunggana alias Lulung mengaku dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri terkait pembahasan pengadaan alat scanner dan printer 3 dimensi pada APBD tahun anggaran 2014 untuk 25 SMAN/SMKN di Jakarta Barat .
Lulung dimintai keterangan sebagai saksi. Sebab, pengadaan alat scanner dan printer 3 dimensi berlangsung ketika Lulung masih menjabat Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta. Ini proyek Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat yang dibahas Komisi E.
"Hari ini ada 20 pertanyaan, sangat sistematis yaitu tentang pembahasan," kata Lulung usai diperiksa.
Lulung membantah mengenal Kepala Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Selatan, Alex Usman.
Lulung mengaku tidak pernah bertemu Alex yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat uninterrupted power supply pada APBD 2014.
"Kemudian ditanya kepada saya kenalkah pak haji Hulung dengan saudara Usman. Saya katakan seumur hidup saya tidak pernah mengenal yang namanya Alex Usman, tidak pernah berjumpa, tidak pernah ada hubungan dinas yang menyangkut pembahasan persoalan scanner dan printer," katanya.
Lulung akan kooperatif dengan penyidik. Ia berharap kasus ini segera terungkap.
"Saya dipanggil hari ini sebagai saksi tentunya membantu memberikan keterangan kepada pihak kepolisian agar dapat jelas membongkar kasus scanner dan printer, sapa saja yang terlibat tentunya," katanya.
Direktur Tipikor Bareskrim Polri Brigjen Ahmad Wiyagus, Jumat (29/5/2015), mengatakan pengadaan alat scanner dan printer tersebut tidak sesuai ketentuan.
"Sebanyak 14 saksi telah diperiksa, termasuk kemarin Kepala Sekolah SMAN 17 (Yuni Astuti) dan dari pihak swasta HS (Hotman Sinaga)," katanya.
Sedangkan kerugian negara dalam kasus ini masih di audit atau dihitung oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.
Pengadaan barang ini diduga telah melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.
Sebelumnya, Lulung diperiksa sebagai saksi kasus suap pengadaan alat penyimpan listrik dengan tersangka Alex Usman. Lulung membantah dirinya terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan UPS.
Berita Terkait
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- 31 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 10 Maret 2026: Sikat Diamond, THR, dan SG Gurun
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- Promo Alfamart dan Indomaret Persiapan Hampers Lebaran 2026, Biskuit Kaleng Legendaris Jadi Murah
Pilihan
-
Trump Ancam Timnas Iran: Mundur dari Piala Dunia 2026 Kalau Tak Mau Celaka
-
Eksklusif! PowerPoint yang Dibuang Trump Sebabkan Tentara AS Mati
-
Belanja Rp75 Ribu di Alfamart Bisa Tebus Murah: Minyak Goreng Rp36.900 hingga Sirup Marjan Rp6.900
-
Ayah hingga Istri Tewas! Mojtaba Khamenei: AS-Israel Akan Bayar Darah Para Syuhada
-
Abu Janda Maki Prof Ikrar di TV, Feri Amsari Ungkap yang Terjadi di Balik Layar
Terkini
-
DUAAARRRR Ledakan Besar Terdengar di Kota Yerusalem, Hujan Rudal Kiamat Iran Makin Brutal
-
Iran Simpan Bahan Baku Senjata Kiamat di Dalam Tanah, Akhir Dunia Sudah di Depan Mata
-
Air Minum Jakarta Bakal Bisa 'Dipanen' Langsung dari Udara
-
Prabowo Berikan 90.000 Hektare Izin Pemanfaatan Hutan untuk Konservasi Gajah Sumatra
-
Aktivis Internasional Apresiasi Prabowo Jadi Presiden Paling Peduli Konservasi Gajah
-
KPK Ungkap Dugaan Uang Fee Haji Dipakai untuk Kondisikan Pansus DPR, Libatkan Gus Yaqut
-
Usai Gus Yaqut Pakai Rompi Oranye, Giliran Gus Alex yang Akan Diperiksa KPK Pekan Depan
-
Sengketa Hotel Sultan Memanas, Hamdan Zoelva Laporkan Ketua PN Jakpus dan PT DKI ke Komisi Yudisial
-
Bareskrim Tangkap Bandar Narkoba Jaringan Ko Erwin di Pontianak, Kini Buru Otaknya The Doctor
-
IWD 2026: Yayasan IPAS Perkuat Layanan bagi Penyintas Kekerasan Gender