Panglima TNI Rekomendasikan Hendardji Soepandji Jadi Capim KPK

Suara.com - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko merekomendasikan mantan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayor Jenderal (Purn) Hendardji Soepandji sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami rekomendasikan Mayjen TNI (Purn) Hendardji untuk kita kirim sebagai calon pimpinan KPK. Panglima TNI berikan rekomendasi," kata Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (16/6/2015).

Moeldoko menilai, Hendardji adalah sosok perwira tinggi TNI yang memiliki rekam jejak yang baik dan berintegritas. Latar belakangya sebagai Danpuspom TNI membuat jenderal TNI (purn) bintang dua tersebut memiliki pengetahuan hukum yang kuat.

Selain itu, lanjut Moeldoko, Hendardji juga pernah berhasil menjembatani penyelesaian kasus besar antara sipil dan militer semasa menjabat sebagai Danpuspom.

"Beliau pernah jadi Danpuspom, punya basic hukum. Pernah tangani kasus besar dalam konteks koneksitas antara TNI dan sipil. Sosok berintegritas baik, disiplin tinggi dan tanggung jawab tinggi," kata Moeldoko.

Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK akan menjaring para calon pendaftar ke 10 kota di Tanah Air.

"Mulai Selasa (16/6/2015), kegiatan penjaringan ke daerah akan dimulai," kata juru bicara Pansel Pimpinan KPK Betti Alisjahbana melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin (15/6/2015).

Ada tiga tujuan kegiatan penjaringan calon ke daerah tersebut. Pertama adalah menyosialisasikan proses seleksi Pimpinan KPK periode 2015-2019 ke publik dan kelompok-kelompok ahli maupun profesional terkait.

"Kedua mengidentifikasi tantangan dan agenda pemberantasan korupsi di daerah dan ketiga mengidentifikasi calon potensial pimpinan KPK yang tertarik untuk mengikuti proses seleksi," kata Betti.

Ada 10 daerah yang akan dikunjungi oleh Pansel yaitu Makassar (16 Juni) Padang, Yogyakarta dan Medan (17 Juni), Balikpapan, Semaran dan Pontianak (18 Juni), Bandung dan Malang (19 Juni) serta Depok (22 Juni).

Acara tersebut, menurut Betti, diselenggarakan bekerja sama dengan elemen Masyarakat Sipil Antikorupsi seperti Transparasi Internasional Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Kemitraan dan lainnya.

Hingga pada Jumat (12/6/2015), sudah ada 72 orang yang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK.

Sampai Jumat sore ada 72 orang yang telah mendaftar. Saya melihat pada Sabtu (13/6/2015) dan Minggu (14/6/2015) ada beberapa orang lagi yang mendaftar lewat e-mail, tetapi belum dikonsolidasikan," ungkap Betti.

Pendaftaran calon pimpinan KPK mulai dibuka pada 5 Juni hingga 24 Juni 2015.

Peminat juga diwajibkan untuk membuat makalah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berisi visi, misi dan gagasan inovatif maksimal 10 halaman dengan jenis huruf Arial, ukuran 11 dan 1,5 spasi.

Berkas pendaftaran dapat disampaikan langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi calon Pimpinan KPK di Kementerian Sekretariat Negara atau email ke alamat panselkpk2014@setneg.go.id.

Seleksi juga terdiri atas beberapa tahap, pertama adalah seleksi administrasi yang akan diumumkan pada 27 Juni. Pansel menunggu tanggapan masyarakat terhadap nama-nama yang lolos tahap administrasi tersebut pada 27 Juni-26 Juli.

Peserta selanjutnya diminta untuk membuat makalah tentang diri dan kompetensi pada 4 Juli 2013 sedangkan pengumuman hasil penilaian makalah adalah pada 11 Juli.

Pansel selanjutnya melakukan "assessment" (penilaian) pada 27-28 Juli, kemudian pengumuman daftar pendek calon pimpinan KPK dilaksanakan pada 10 Agustus.

Tahap selanjutnya adalah tes kesehatan pada 18 Agustus , dilanjutkan wawancara pada 24-27 Agustus 2015 dan penyampaian laporan pansel KPK kepada Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus. Presiden kemudian memberikan delapan nama kepada DPR untuk uji kelayakan dan kepatutan.

Pimpinan KPK saat ini akan mengakhiri masa tugas 16 Desember, sedangkan sudah ada dua orang kandidat pimpinan KPK yang dipilih oleh pansel sebelumnya yaitu Busyro Muqqodas dan Roby Arya Brata. (Antara)