KY Akan Putuskan Hasil Pemeriksaan Hakim Sarpin

Suara.com - Masih ingat Hakim Sarpin Rizaldi yang memenangkan Komjen Polisi Budi Gunawan di sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan?

Sebentar lagi Komisi Yudisial (KY) akan mengeluarkan putusan atas laporan dugaan pelanggaran kode etik Hakim Sarpin yang dilaporkan Koalisi Masyarakat Sipil.

"Proses (pemeriksaan) sudah berjalan, sudah selesai. Sekarang tinggal menunggu hasil dari rapat pleno yang sudah diadakan KY. Semoga dalam satu sampai sua minggu ini sudah ada putusan," ujar anggota Koalisi Masyarakat Sipil Erwin Natosmal usai menemui Ketua KY Suparman Marzuki di Jakarta, Jumat (19/6/2015).

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, Erwin dan beberapa rekannya mendorong KY agar dapat memberikan putusan yang progresif berdasarkan ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat luas, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Ini memang hari-hari sulit dimana ada pertautan kepentingan antara kekuasaan, mafia peradilan, dan koruptor. Dalam hal ini KY punya peran yang sangat vital untuk memberi putusan seobjektif mungkin," tuturnya.

Dia pun mengungkapkan, ada indikasi upaya terstruktur untuk menekan KY dalam menjalankan tugasnya sehingga pemeriksaan pelanggaran kode etik atas hakim Sarpin membutuhkan waktu yang lebih lama dari seharusnya.

"Kami melapor pada 17 Februari 2015, seharusnya proses pemeriksaan sampai dengan putusan hanya butuh waktu 30 hari. Tapi karena berbagai kendala dan tekanan itu prosesnya molor sampai sekarang," kata Edwin.

Beberapa kendala yang diklaim berpengaruh besar terhadap kinerja KY tersebut diantaranya gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) terhadap beberapa pasal dalam UU yang mengatur tentang keikutsertaan KY dalam seleksi calon hakim.

Hakim Sarpin dinilai telah melanggar kode etik karena memutus perkara di luar kewenangan Pasal 77 KUHAP tentang praperadilan dimana dia memutuskan bahwa penetapan tersangka atas Komjen Pol Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan tindak pidana korupsi transaksi-transaksi mencurigakan, tidak sah secara hukum. (Antara)