Suara.com - Vatikan, pada Jumat (26/6/2015), menandatangani perjanjian resmi pertama dengan "Negara Palestina", sebuah langkah yang disebut "keputusan berani" untuk mengakhiri konflik Israel - Palestina dan sebuah bentuk dukungan terhadap solusi dua negara.
Perjanjian itu adalah bentuk nyata pengakuan de facto Vatikan terhadap Palestina yang sudah diumumkan sejak 2012. Tetapi, seperti biasa, penandatanganan perjanjian ini membuat Israel berang. Israel menyebut langkah Vatikan ini "merusak prospek kesepakatan damai" dan berpotensi merusak hubungan diplomatik dengan Vatikan.
Pernjanjian antara Vatikan dan Palestina sebagai negara itu membahas tentang aktivitas-aktivitas Gereja Katolik di wilayah yang dikuasai oleh Pemerintah Palestina.
Uskup Agung Paul Gallager, Menteri Luar Negeri Vatikan, mengatakan penandatanganan perjanjian itu diharapkan bisa menjadi stimulus untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina. Ia mendesak agar Israel dan Palestina menggelar pertemuan bilateral, untuk mencari solusi dua negara: solusi yang mengakui keberadaan Israel dan Palestina sebagai negara berdaulat.
"Ini jelas butuh keputusan berani, tetapi juga akan memberikan kontribusi besar terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah," kata Gallagher.
Ia juga mengatakan bahwa kerja sama dengan Palestina diharapkan bisa menjadi model kerja sama dengan negara-negara Timur Tengah lainnya.
Menteri Luar Negeri Palestina, Riad Al-Malki, mengatakan ia berharap perjanjian itu bisa mendorong "pengakuan terhadap hak-hak rakyat Palestina untuk merdeka, menentukan nasib mereka sendiri, dan pengakuan terhadap martabat mereka sebagai warga negara merdeka."
Perjanjian itu sendiri dinilai sebagai bentuk semakin aktifnya Vatikan di bawah kepemimpinan Paus Fransiskus dalam diplomasi internasional. Tahun lalu dia menjadi makelar normalisasi hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Kuba, yang sudah bermusuhan selama tiga dekade. (Reuters)
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu