Suara.com - Anggota DPR dari Fraksi Hanura Miryam S. Haryani mengatakan Presiden Joko Widodo seharusnya mengganti menteri yang menghinanya. Hal ini untuk menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tentang adanya menteri yang disebutnya mengecilkan Presiden.
"Kalau Presiden tidak me-reshuffle wibawanya akan habis. Negeri ini seakan sudah benar-benar kehilangan wibawa, bahkan termasuk di depan orang-orang dekat Presiden sendiri. Presiden tidak boleh mendiamkan masalah ini terlalu lama kalau memang benar ada pembantunya yang bertindak tidak etis dan meruntuhkan wibawa Presiden," kata Miryam, Senin (29/6/2015).
Dia menegaskan tidak dibenarkan seorang Presiden dihina, apalagi yang melakukannya menteri.
Orang yang menghina Presiden, katanya, bisa digugat ke pengadilan dengan pasal penghinaan dan perbuatan yang tidak menyenangkan.
"Kejadian ini sejatinya merupakan data yang semakin kuat bagi Presiden untuk segera me-reshuffle menteri yang tidak becus bekerja. Perilaku seperti ini sangat tidak layak ditunjukkan di depan masyarakat luas oleh menteri yang seharusnya mendukung penuh Presiden," katanya.
"Sebelum wibawa Presiden semakin habis di mata publik maka alangkah lebih baik jika menteri yang tidak negarawan ini segera diganti," kata anggota Komisi V.
Sejauh ini belum diketahui siapa sesungguhnya menteri yang disebut Tjahjo mengecilkan Presiden. Anggota DPR mendesak Tjahjo agar jangan menyebar isu kalau tidak ada buktinya. Dan kalau memang ada, Tjahjo diminta menyebut.
BERITA MENARIK LAINNYA:
Rini Soemarno Bantah Menghina Presiden Jokowi
Politisi PDIP: Jokowi Sudah Tahu Menteri yang Menghina Dirinya
Ada Menteri Hina Jokowi, Tjahjo Diminta Jangan Lempar Bola Panas
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
Terkini
-
Pasien JKN Rasakan Manfaat Radioterapi Canggih, Pelayanan Cepat dan Akses Semakin Mudah
-
KPK Dalami Peran PT Infinity di Kasus Suap Impor Bea Cukai, Diduga Serupa Blueray Cargo
-
Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
-
Bongkar Jejak Sadis Taufik Hidayat! Inafis Sita Bukti dari TKP Penyekapan 3 Tahun YTR di Kontrakan
-
Pengerahan Siswa untuk Dukung MBG Dinilai Keliru, Bisa Jadi Bumerang bagi Pemerintah
-
Kasus Penyekapan di Bandung, Komnas Perempuan Sebut Ada Kekerasan Berbasis Gender yang Ekstrem
-
Ketua BEM FH UBK Akui Terima Uang untuk Geser Aksi dari Istana
-
Program Imunisasi Nasional Kekurangan Dana Rp 1 Triliun Akibat Pemotongan Anggaran
-
Dasco Soal Said Iqbal Jadi Penasihat Prabowo: Bukan Lemahkan KSPI, Justru Tambah Keras ke Pemerintah
-
Buntut Konflik dengan Ruben Onsu, Sarwendah Datangi Komnas Perempuan dan Buka Suara