Landasan Udara Militer Cina di Laut Cina Selatan Nyaris Rampung

Suara.com - Pembangunan landasan udara militer Cina di sekitar Kepulauan Spratly, kawasan perairan di Laut Cina Selatan yang masih disengketakan dengan sejumlah negara Asia Tenggara, akan segera rampung, demikian ditunjukkan oleh foto satelit terbaru.

Seorang komandan militer Amerika Serikat, kepada Reuters pada Mei kemarin mengatakan bahwa pangkalan militer itu bisa mulai beroperasi pada akhir 2015. Sementara dalam foto satelit per 28 Juni kemarin menunjukkan bahwa pangkalan militer itu bisa lebih cepat beroperasi.

Memiki panjang 3 kilometer, landasan itu bisa digunakan untuk menerbangkan dan mendaratkan sebagian besar pesawat militer Cina. Sejumlah pakar militer mengatakan posisi pangkalan itu memberikan keuntungan bagi Cina untuk menjangkau hampir seluruh kawasan Asia Tenggara dengan jet-jet tempurnya.

Adapun pada Selasa (30/6/2015) kemarin mengatakan bahwa proyek reklamasi di Spratly, yang dibangun di atas tujuh pulau karang kecil, sudah rampung. Meski demikian Beijing enggan merinci lebih jauh tentang pulau buatan tersebut.

Adapun foto terakhir pangkalan udara Cina itu diambil oleh satelit milik DigitalGlobe dan diterbitkan oleh Asia Maritime Transparency Initivative (AMTI) di Centre for Strategic and International Studies di Washington, AS.

AMTI mengatakan bahwa landasan udara itu sudah ditandai dan menjalani pengerasan. Sementara hanggar juga sudah dibangun. Pangkalan itu juga memiliki dua helipad, 10 antena komunikasi satelit, dan sebuah radar. Foto AMTI itu juga menunjukkan ada sebuah kapal perang Cina bersandar di pelabuhan pulau buatan itu.

Selain itu, foto-foto AMTI juga menunjukkan bahwa di pulau karang South Johnson Reef, yang juga dikuasai Cina, kini sudah berdiri sebuah gedung bertingkat untuk fasilitas militer. Cina diperkirakan sedang membangun dua menara radar di sana, lengkap dengan dua helipad dan tiga antena komunikasi satelit.

Cina sendiri mengklaim bahwa seluruh Laut Cina Selatan sebagai miliknya, perairan yang ramai dilewati oleh kapal-kapal dagang setiap harinya. Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan juga mengklaim kawasan itu. (Reuters)