Suara.com - Presiden Filipina, Benigno Aquino, kembali membandingkan pemerintah Cina dengan rezim Nazi Jerman di era sebelum Perang Dunia II. Menurut dia baik pemerintah komunis Cina saat ini dan Nazi Jerman di bawah Hitler sama-sama menerapkan kebijakan ekspanionisme.
Aquino, yang sedang berada di Jepang dan diperkirakan akan menyepakati perjanjian kerja sama pertahanan dengan Perdana Menteri Shinzo Abe, mendesak Beijing untuk mempertimbangkan kembali proyek pembangunan pulau buatan di wilayah lautan yang sedang disengketakan antara negara-negara Asia Tenggara.
Dalam beberapa tahun terakhir Cina secara terang-terangan menunjukkan kedigdayaannya di Laut Cina Selatan. Negara itu membangun beberapa pulau buatan di wilayah perairan yang masih diperebutkan oleh beberapa negara Asia Tenggara, seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darusallam.
Berbicara dalam sebuah diskusi yang digelar oleh surat kabar bisnis terkemuka Jepang, Nikkei, Aquino mengatakan bahwa Amerika Serikat memainkan peran kunci dalam "menyeimbangkan kembali" Asia dan langkah-langkah maritim Cina. Ia membandingkannya dengan ekspansi teritorial Nazi Jerman, yang belakangan memantik Perang Dunia II.
"Jika ada kekosongan kekuatan, (dan) jika Amerika Serikat, yang adalah superpower, mengatakan 'Kami tidak tertarik', mungkin tidak akan ada rem yang menghentikan ambiisi negara-negara lain," kata Aquino dalam diskusi itu.
Ia kemudian mengenang sebuah film dokumenter tentang ekspansi Jerman sebelum Perang Dunia II. Dalam film itu narator bercerita tentang tak adanya satu pun kekuatan di Eropa dan Dunia yang mengambil langkah untuk menghentikan ambisi Adolf Hitler, Kanselir Jerman ketika itu.
"Komentator dalam film itu mengatakan, 'Jika ada satu orang (pemimpin) saja yang mengatakan agar Hitler berhenti, atau kepada Jerman untuk berhenti, mungkin kita bisa menghindari Perang Dunia II'," beber Aquino.
Tahun lalu Aquino membuat komentar serupa. Ketika itu Beijing sangat marah dan mengecap komentar Aquino sebagai "kurang ajar dan tidak masuk akal sama sekali."
Presiden Filipina, dalam kesempatan yang sama, mengatakan pembangungan pulau-pulau di Laut Cina Selatan tampaknya melanggar perjanjian internasional.
Cina dan 10 anggota ASEAN, termasuk Indonesia, pada 2002 menandatangani sebuah perjanjian yang melarang kesebelas negara itu menguasai dan mendirikan bangunan di kawasan pulau karang di Laut Cina Selatan.
Selama kunjungan kenegaraan di Tokyo, Aquino tampaknya akan menyepakati perjanjian kerja sama militer dengan Jepang. Ia diperkirakan akan sepakat untuk bekerja sama dalam transfer peralatan dan teknologi militer dengan Jepang.
Jepang dalam beberapa tahun terakhir memang gencar menggandeng negara-negara Asia Tenggara dalam kerja sama pertahanan, untuk membendung ambisi maritim Cina di kawasan Asia. Jepang sudah menandatangani kesepakatan serupa dengan AS, Inggris, Australia, dan Prancis.
Jepang tak punya urusan sengketa dengan Laut Cina Selatan, tetapi negara kepulauan itu sedang berebut beberapa pulau kecil dengan Cina di kawasan Laut Cina Timur. (Reuters)
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
Terkini
-
Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
-
KPU Serahkan Salinan Ijazah UGM Jokowi Tanpa Sensor, Roy Suryo Klaim Temukan Kejanggalan Baru
-
Fenomena Bulan Baru Bisa Picu Banjir Rob, 12 Wilayah Jakut Masuk Status Waspada hingga 16 Februari
-
Gus Ipul Jelaskan Penonaktifan BPJS PBI: Tidak Sepihak, Data dari Kepala Daerah
-
Merasa Dikriminalisasi, Roy Suryo dkk Ajukan Uji KUHP dan UU ITE ke Mahkamah Konstitusi
-
Detik-detik Mahasiswi Jogja Tabrak Motor Jambret Usai HP Dirampas, Pelaku Residivis Tak Berkutik
-
Prabowo Terima Audiensi 5 Pengusaha di Hambalang, Anthony Salim hingga Sugianto Kusuma Hadir
-
Jamdatun Narendra Gagal Hadir di Sidang Ekstradisi Paulus Tannos, KPK Ungkap Alasannya
-
Kecelakaan Maut di Palmerah, Pengendara Motor Hilang Kendali dan Jatuh Hingga Tewas di Tempat
-
Gus Ipul Instruksikan Jajaran Kemensos Kerja Berbasis Data dan Membumi