Pernyataan Tjahjo Diminta Tak Dikaitkan PDIP Minta Jatah Menteri

Suara.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Ahmad Basarah berharap pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo perihal ada menteri yang mengecilkan Presiden Joko Widodo tak dipolitisir dengan menghubung-hubungkan dengan nafsu PDI Perjuangan mendapatkan jatah kursi menteri lagi.

"Coba hindari tafsir politik pada pernyataan pak Tjahjo (Mendagri)," kata Basarah di DPR, Kamis (2/7/2015).

Menurut Basarah seharusnya publik menilai substansi permasalahan menteri yang menjelekkan Jokowi yang disampaikan oleh Tjahjo yang berasal dari PDI Perjuangan itu bukan dari sisi politik dengan mengait-ngaitkan dengan tambahan jatah kursi untuk PDI Perjuangan.  

"Kita pikirkan kalau seorang menteri pak Jokowi tidak mengerti apa-apa tentang Nawa Cita. Kemudian itu fakta, suara itu adalah suara menteri.  Kalau rakyat biasa lumrah. Tetapi ini pejabat negara se-level menteri, " ujarnya.

Basarah menyebutkan saat ini menteri dari kader PDI Perjuangan baru empat orang. Dia setuju jumlahnya ditambah. Siapa nama kader PDI Perjuangan yang layak menjadi menteri, Basarah menyerahkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk memutuskan.

"Itu hak prerogatif Ketua Umum untuk penugasan kader partai. Itu hak prerogatif ibu ketua umum. Kalau saya dapat info itu kapasitasnya bukan untuk publik," ujar anggota Komisi III.

Basarah mendukung perombakan kabinet karena menurutnya perombakan kabinet merupakan antitesa dari tidak pemerintahan yang tidak berjalan efektif.

Namun, kata dia, reshuffle tidak boleh dilakukan dengan cara biasa, mengingat keputusan tersebut membutuhkan dukungan DPR.

"Kalau mau realistis karena dukungan di parlemen belum signifikan, dan banyak program yang harus dengan persetujuan DPR. Karenanya, Presiden harus pertimbangkan agar dukungan politik bertambah, selain Presiden mencari menteri yang kompeten. Atas dasar itu Presiden perlu melibatkan kader di luar Koalisi Indonesia Hebat," katanya.