Buwas: Meremehkan Presiden Belum Tentu Masuk Pelanggaran Pidana

Suara.com - Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Budi Waseso enggan menanggapi dugaan menteri yang merendahkan Presiden Joko Widodo. Dia juga belum bisa mengategorikan apakah hal itu masuk pelanggaran pidana atau tidak.

Namun, ia menegaskan, bila ada pihak yang melaporkan hal itu, pihaknya akan menindaklanjuti.

"Tetapi bila ada laporan tentu akan ditindaklanjuti," kata Budi Waseso usai syukuran HUT Bhayangkara ke 69 di Mabes Polri, Rabu (1/7/2015) malam.

Menurutnya, ada kemungkinan pihak yang akan melaporkan masalah tersebut ke polri.‎ Namun dia juga belum bisa memastikan apakah masalah itu merupakan pelanggaran pidana atau tidak.

"Mungkin nanti Sekretariat Negara (melaporkan). Apakah itu pidana atau tidak nanti tergantung materinya apa," terangnya.

Sementara itu, belakangan ‎telah muncul rekaman suara penghinaan terhadap Presiden Jokowi yang diduga dilakukan oleh seorang Menteri Kabinet Kerja. Namun sampai sekarang belum ada keterangan resmi dari istana atau Menteri Sekretaris Negara mengenai rekaman tersebut.

Secara terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi enggan menanggapi beredarnya transkrip rekaman tersebut.

"Tanyakan sama yang buka transkrip (rekaman) itu, saya belum bisa berkomentar karena belum tahu kebenarannya," kata Yuddy di Mabes Polri, Rabu malam.

Yuddy mengaku juga belum mengetahui kebenaran rekaman seorang menteri yang tidak menghormati Jokowi tersebut.
 
"Makanya kita kan tidak tahu transkip itu benar atau tidak. Biar yang buka transkip itu yang menceritakan kebenarannya," kata politikus Partai Hanura ini.

Sebelumnya beredar rumor yang mengatakan bahwa ada menteri yang meremehkan Presiden Jokowi. Sejumlah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengatakan menteri yang meremehkan presiden adalah perempuan. Sementara di media sosial disebutkan bahwa menteri tersebut berisinisial Y.