Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kecewa dengan sikap Sekretaris DPRD DKI Ahmad Sotar Harahap karena tidak memberikan hasil rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan mengenai laporan keuangan.
"Pak Sotar, entah dibohongi anak buah, entah apa, seingat saya saat menjadi bupati, kalau laporan BPK itu diserahkan kepada kepala daerah lho. Kok kali ini nggak?" kata Ahok.
Ahok melontarkan ancaman untuk memecat Sotar atau memindahkannya ke bagian lain.
"Saya tegaskan, sekarang juga kalau saya mau pecat bapak, saya pecat. Bukan Ketua DPRD dan fraksi lagi yang menentukan, saya yang menentukan," kata dia.
Sementara Sotar mengaku sudah memberikan catatan dari BPK kepada Ahok.
"Udah, kan surat yang BPK itu ada dua, pada DPRD dan Gubernur," katanya.
Adapun mengenai sidang paripurna terkait pembacaan laporan keuangan DKI, Sotar mengaku hanya sebagai fasilitator. Sebab, menurutnya, yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya adalah BPK.
"Nah itu hajatan BPK. Jadi pada saat itu BPK yang menyusun acara. Di susunan itu enggak ada. Pelaksanaannya BPK, kami hanya memfasilitasi," kata Sotar.
Seperti diketahui, pemeriksaan BPK terhadap keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berujung pada penilaian predikat wajar dengan pengecualian.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi