Ini Respons Kapolri atas Petisi Pencopotan Budi Waseso

Suara.com - Gerakan petisi desakan terhadap Presiden Joko Widodo untuk mencopot Komjen Pol Budi Waseso sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri semakin besar melalui internet. Desakan itu diperkuat oleh Koalisi Reformasi Polri dari berbagai elemen masyarakat.

Terkait desakan itu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti tak mempermasalahkan petisi tersebut. ‎Namun, dia mengaku punya mekanisme internal tersendiri dalam mengganti pejabat jajaran pejabat utama Mabes Polri.

"Ya silahkan saja, sah saja membuat Petisi. Tapi di Polri ada mekanismenya. Kami bukan LSM, kami lembaga negara yang memiliki mekanisme," kata Badrodin di Kejaksaan Agung, Rabu (22/7/2015).

‎Sebelumnya, Koalisi Untuk Reformasi Polri mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot Budi Waseso dan ‎mereformasi kepolisian Republik Indonesia.‎ Mereka menilai kinerja Budi Waseso tidak ada kemajuan sebagai Kabareskrim, kasus yang ditangani hanya perkara "ecek-ecek".

"Untuk mereformasi Polri dari dalam sangat sulit, harus direformasi dari luar. Itu karena orang intelektualnya kurang, terbukti dari saat ini tidak ada anggota Polri yang menulis opini, berbeda dengan TNI yang intelektual atau orang pintarnya banyak," kata Direktur Lingkar Masyarakat Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuty‎ di Gedung PP Muhammadiyah Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu siang.

Kekecewaan para aktivis anti korupsi semakin mendalam ketika Kapolri, Jenderal Badroodin Haiti tidak memberikan teguran dan malah mendukung upaya Budi Waseso. Tidak hanya itu, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) yang seharusnya mengawasi kinerja Kabareskrim malah juga mendukung Budi Waseso yang dinilai sudah tepat.

"Sungguh disayangkan juga bahwa Irwsum juga memberikan dukungan kepada Buwas, padahal Ombudsmen sebagai sebuah lembaga yang kalau dilihat kedudukannya di atas Polri harus dipatuhi oleh Polri, malah dicuekin, kemudian malah juga mensomasi Komisioner Komnas HAM," katanya.

Atas dasar itu, Ray meminta Presiden untuk segera membentuk tim tersendiri untuk mereformasi Polri, dimana didalamnya harus dipimpin langsung oleh Presiden sendiri. Pasalnya, Lembaga yang lahir dari rahim demokrasi tersebut sudah mulai mencerminkan rezim Orde Baru lagi dalam menjalankan penegakan hukummnya. Kabareskrim yang seharusnya menjadi pembantu Kapolri dalam rangka pengawasan malah turun langsung untuk menangani perkara secara langsung.

"Selain mendesak copot, presiden segera melakukan reformasi Polri. Segera membentuk badan independen reformasi Polri untuk mendororong perbaikan. Kita tentu berharap, Jokowi bisa memimpin langsung, jangan sampai harapan kita akan kebersihan Jokowi bisa memberantas korupsi,  malah justru pada faktanya era Jokowi menjadi era kegelapan pemberantasan korupsi," tutup Ray.