Suara.com - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, akan menyeragamkan materi pada masa orientasi siswa setiap tahunnya supaya tidak terulang kembali kejadian yang menimpa Evan.
"Jadi, harus benar-benar dipastikan masa orientasi siswa (MOS) tidak diisi materi berbau kekerasan," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Bekasi, Selasa (4/8/2015).
Evan Christoper Situmorang (12) adalah siswa kelas VII SMP Flora Pondokungu yang diduga meninggal karena keletihan mengikuti MOS di sekolahnya.
Jauh hari sebelum penyelenggaraan MOS digulirkan di sekolah-sekolah, kata Rahmat, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan sudah memperingatkan kepala sekolah untuk menghindari pemberian materi yang berbau kekerasan.
"Silakan selenggarakan MOS, tetapi isi dengan kegiatan yang edukatif, lembut, mendidik, dan jangan ada secuil pun materi kekerasan di dalamnya," katanya.
Akan tetapi, lanjut dia, peristiwa demikian nyatanya terjadi sehingga mendorong pemerintah daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan MOS sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pendidikan di wilayah setempat.
"Salah satu solusi yang tengah kami siapkan ialah menyeragamkan materi MOS di semua sekolah pada setiap jenjangnya agar hal demikian tidak terulang," katanya.
Menindaklanjuti keinginan tersebut, Kepala Disdik Kota Bekasi Rudi Sabarudin mengatakan bahwa pihaknya sudah mempersiapkan cara mengantisipasi tersisipnya materi kekerasan pada saat penyelenggaraan MOS.
"Selama 3--4 empat bulan jelang tahun ajaran baru, kami akan kumpulkan semua kepala sekolah untuk membahas materi MOS yang nantinya akan diberikan kepada para siswa baru," katanya.
Dalam pertemuan tersebut, usai pemaparan materi dari masing-masing kepala sekolah, Disdik bisa memilah mana saja materi MOS yang diperkenankan disampaikan kepada siswa.
"Jadi, bisa diantisipasi terlebih dahulu bilamana ada potensi disampaikannya muatan berbau kekerasan," katanya.
Guna memastikan sekolah tidak menyampaikan materi MOS yang melenceng dari kesepakatan, menurut dia, peran pengawas sangat dibutuhkan.
"Pengawas harus maksimal memanfaatkan perannya supaya tidak kembali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena ketidaktepatan materi penyelenggaraan MOS," katanya.
Berita Terkait
-
Perbedaan MPLS, MOS, dan Ospek, Pentingkah Bagi Anak Didik?
-
BRI Liga 1: Borneo FC Rekrut Pelatih Kiper Baru, Buntut Nadeo Tak Dipanggil Timnas Indonesia?
-
5 Contoh Yel-Yel MPLS SMP dan SMA Unik dan Kreatif!
-
Kumpulan Ide Nama Kelompok MPLS Kreatif dan Singkat
-
Arti MPLS : Pengertian, Tujuan, Dasar Hukum, Kegiatan dan Larangannya
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
Terkini
-
Polisi Selidiki Dugaan Pidana Kebakaran Gudang Pestisida yang Cemari Sungai Cisadane
-
3 Langkah Taktis Dasco soal Krisis Penonaktifan BPJS PBI
-
Sungai Cisadane Tercemar Pestisida, Polres Tangsel Selidiki Unsur Pidana Kebakaran Gudang
-
Yaqut Cholil Qoumas Lawan KPK, Sidang Praperadilan Kasus Kuota Haji Digelar 24 Februari
-
Jeritan Hati Guru Madrasah di DPR: Gaji Rp300 Ribu, Jual Ayam Demi ke Jakarta hingga Sulit Akses P3K
-
Ahli Meringankan Roy Suryo dkk: Salinan Ijazah Jokowi Sama dengan Sampel Riset RRT
-
Lawang Sewu dan Sam Poo Kong Siap Memikat Wisatawan di Momen Libur Imlek
-
Tak Terima Jadi Tersangka Kasus Kuota Haji, Gus Yaqut Ajukan Praperadilan
-
Ijazah Jokowi Tanpa Sensor Dibongkar! Bonatua Klaim Identik dengan Dokumen Riset Roy Suryo Cs
-
GMKR Nilai Indonesia Hadapi Krisis Kedaulatan, Oligarki Disebut Rampas Hak Rakyat