- Salinan ijazah Jokowi dari KPU RI identik dengan sampel yang diteliti Roy Suryo Cs, menurut ahli Bonatua Silalahi.
- Bonatua memperoleh salinan ijazah setelah memenangkan gugatan informasi publik terhadap KPU, menegaskan kesesuaian dokumen tersebut.
- Kesesuaian objek penelitian ini mendukung temuan awal Roy Suryo Cs bahwa ijazah tersebut 99,9 persen palsu.
Suara.com - Salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi tanpa sensor yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI disebut identik dengan sampel dokumen yang selama ini diteliti Roy Suryo Cs, yang merujuk pada unggahan media sosial politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi.
Kesamaan tersebut disampaikan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi saat memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai ahli meringankan bagi Roy Suryo Cs dalam perkara dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Bonatua menunjukkan dua lembar salinan ijazah Jokowi yang digunakan sebagai syarat pencalonan pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.
Dokumen tersebut ia peroleh setelah memenangkan gugatan keterbukaan informasi publik terhadap KPU.
Menurut Bonatua, meski sebelumnya sembilan item informasi pada salinan ijazah sempat ditutup, sejak awal ia telah menegaskan kesesuaian dokumen tersebut dengan sampel ijazah yang beredar di ruang publik.
"Pada saat saya mendapat salinan, yang tersembunyi 9 item dari KPU, bulan September lalu, tahun lalu, saya sudah menyatakan di media bahwa, ini sudah identik dengan sampling yang diuji oleh RRT," bebernya.
Bonatua menyebut, penelitian Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan dr Tifauzia Tyassuma atau trio RRT menjadi rujukan awal risetnya, meski dengan pendekatan yang berbeda.
"Satu yang saya lihat dari teman-teman RRT, bahwa mereka meneliti informasi dalam ijazah itu, bukan meneliti dokumen ijazah yang dimiliki Pak Jokowi," sambungnya.
Kuasa hukum Roy Suryo Cs, Refly Harun yang turut mendampingi Bonatua menegaskan bahwa objek penelitian RRT merupakan dokumen yang sama dengan salinan ijazah yang diserahkan Jokowi ke KPU.
Baca Juga: Merasa Dikriminalisasi, Roy Suryo dkk Ajukan Uji KUHP dan UU ITE ke Mahkamah Konstitusi
“Yang diteliti oleh Roy, Rismon, dan dr Tifa adalah dokumen yang sama yang diberikan kepada KPU pada Pilpres 2014 dan 2019. Bahkan saat sembilan informasi itu ditutup, Bung Bonatua sudah menegaskan kesamaannya dengan dokumen di KPU Solo dan KPU DKI,” kata Refly.
Refly menilai, kesesuaian tersebut menegaskan bahwa penelitian Roy Suryo Cs dilakukan terhadap dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai ijazah yang diklaim milik Jokowi.
"Artinya apa? Artinya bahwa apa yang diteliti oleh Roy, Rismon dan dr Tifa adalah sebuah objek yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai sebuah ijazah yang diklaim sebagai milik Pak Jokowi dan hasil penelitian mereka mengatakan itu 99,9 persen palsu," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Profil Bonatua Silalahi, Sosok Peneliti yang Berhasil Buka Salinan Ijazah Jokowi di KPU
-
Dapat Salinan Ijazah Jokowi Tanpa Sensor, Bonatua Jadi Ahli Meringankan Roy Suryo Cs Hari Ini
-
KPU Serahkan Salinan Ijazah UGM Jokowi Tanpa Sensor, Roy Suryo Klaim Temukan Kejanggalan Baru
-
Merasa Dikriminalisasi, Roy Suryo dkk Ajukan Uji KUHP dan UU ITE ke Mahkamah Konstitusi
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Mahfud MD Soroti Kemunduran Demokrasi, Sebut Politik Uang Gerus Penegakan Hukum
-
Panas Lagi! AS Luncurkan Serangan Balasan ke Iran Usai Insiden di Selat Hormuz
-
Jokowi Mulai Safari Politik, PAN Merasa Tak Terancam: Kami Tunggu PSI Lolos ke Senayan
-
Batas Penghasilan MBR Rp8 Juta Tak Cukup, Pemerintah Harus Tekan Biaya Hidup
-
Ucapan 'Adikku Sayang' Berujung Penganiayaan Caddy Golf, Pelaku Dibekuk di Lampung
-
Open House Sekolah Rakyat Surabaya, Orang Tua Terharu Lihat Perkembangan Siswa
-
1 Tahun Sekolah Rakyat, Wamensos: Alhamdulillah Cukup Berhasil
-
Bukan Sekadar Kunjungan Biasa, Jokowi Ungkap Alasan Hadiri Rakorda PSI di Lampung
-
Penandaan APBD 2027: Langkah Strategis Kemendagri Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
-
Mendagri: Parade Tenun Belu Jaga Warisan Budaya dan Gerakkan Ekonomi Daerah