"Pada prinsipnya, kalau memang rekomendasi itu ada, ya, kita semua kader di Surabaya harus siap mengamankan," katanya.
Begitu juga saat ditanya mengenai sikap PAN yang tetap ngotot tidak mau mengalah untuk posisi cawali, Junaedi dengan diplomatis mengatakan bahwa itu merupakan kewenangan DPD Demokrat Jatim dan DPP Demokrat.
"Soal mengalah sebagai calon wali kota atau wakil wali kota itu yang berwenang adalah DPD dan DPP. Itu harus komunikasi lewat jajaran elit tingkat tinggi lebih dahulu," katanya.
Sementara itu, informasi dari Antara menyebutkan bahwa pada Minggu (9/8) malam terjadi tarik ulur antara PAN dan Demokrat. Hal ini dikarenakan PAN menghendaki untuk posisi calon wali kota adalah Dhimam Abror dan calon wakil wali kota adalah Rasiyo, sedangkan Demokrat sebaliknya Rasiyo sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kotanya adalah Dhimam Abror.
Selain itu, baik Rasiyo maupun Abror sama-sama tidak berkenan duduk di posisi sebagai calon wakil wali kota. Keduanya ngotot untuk menduduki posisi sebagai calon wali kota. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Bivitri Susanti: Penetapan Soeharto Sebagai Pahlawan Bisa Digugat ke PTUN dan MK
-
Ini Alasan Polisi Tak Tahan Roy Suryo Cs Usai Diperiksa Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi
-
Tidak Ada Kriteria Amnesti Bagi Koruptor, Menko Yusril Jelaskan Kewenangan Presiden
-
Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Yusril: Jadi Masukan Reformasi Polri
-
Prabowo Sudah Dengar Gerindra di Sejumlah Daerah Tolak Budi Arie Gabung, Suara Bakal Dipertimbangkan
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Bawa RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan, Ini Substansinya
-
Jelang Hari HAM Sedunia, Yusril Sebut Tak Ada Bahasan Amnesti-Abolisi untuk Aktivis Demo Agustus
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP
-
Bakal Rombak Sistem Rujukan BPJS, Menkes Budi Tak Mau Bertele-tele: Nanti Pasien Keburu Wafat
-
Aktivis Feminis Desak Negara Akui Femisida Sebagai Kejahatan Khusus dan Masuk UU