Pidato Lengkap Jokowi di Sidang Tahunan MPR

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Perlu diketahui, semua Lembaga Negara di Tanah Air selama ini terus bekerja. MPR telah membangun tradisi politik yang baik. Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Pimpinan MPR melakukan silaturahim kepada tokoh-tokoh bangsa, menyampaikan undangan secara langsung kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih; juga kepada teman bertanding dalam pilpres yang lalu. MPR juga sedang melakukan gerakan nasional untuk membangun karakter bangsa dengan manifesto “Ini Baru Indonesia” dan terus melakukan sosialisasi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Selain itu, mengawali pelaksanaan wewenang yang diatur dalam UUD 1945, MPR periode 2014-2019 telah mengadakan sidang untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden Terpilih hasil Pilpres 2014, di tengah keraguan masyarakat terhadap kesungguhan MPR untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.

Sementara itu, DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat sedang mentransformasi diri menjadi parlemen modern. Mekanisme checks and balances, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan selama ini bekerja dengan baik.

Pelaksanaan fungsi legislasi DPR dilakukan selaras dengan arah pembangunan hukum nasional dan berkorelasi positif dengan rencana kebijakan pembangunan politik hukum nasional. Pelaksanaan fungsi anggaran DPR dilakukan dengan senantiasa memperhatikan sistem ekonomi nasional, yaitu sistem ekonomi yang berdikari. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR diarahkan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, keuangan negara, dan kebijakan pemerintah yang lebih efektif dan efisien.

Saudara-saudara,

DPD juga telah bekerja dengan baik untuk menjadi penyalur aspirasi dan kepentingan pembangunan daerah sehingga postur APBN semakin berpihak ke daerah. Aspirasi DPD untuk meningkatkan alokasi anggaran ke daerah memperoleh dukungan penuh dari Pemerintah.

Lahirnya beberapa undang-undang seperti UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, dan UU Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan inisiatif DPD RI. Demikian juga dengan RUU Tentang Wawasan Nusantara yang sekarang masuk Prolegnas 2015. Selain itu, DPD juga aktif dalam mendorong kerja sama bilateral maupun multilateral.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Dalam hal pemeriksaan keuangan, BPK selama ini telah mendorong pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kualitas dan akuntabilitas keuangan negara.

Sebagai Lembaga Negara, BPK telah bekerja cermat dan selalu memastikan pengelolaan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setahun terakhir, BPK semakin meningkatkan prioritas pemeriksaannya pada program-program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, efektifitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Demikian pula halnya dengan penegakan hukum. Memasuki tahun 2015 Mahkamah Agung telah meningkatkan pelaksanaan empat misinya, yaitu menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Mahkamah Agung telah melakukan terobosan dalam penanganan perkara dengan membuat standar waktu yang jauh lebih cepat untuk sebuah perkara dikirim kembali ke pengadilan pengaju, dan implementasi sistem kamar untuk memastikan konsistensi putusan. Dengan langkah ini, kinerja penanganan perkara di MA terus menunjukkan hasil positif. Selain itu, MA juga telah melakukan perampingan kepemimpinan, keterbukaan informasi, dan memberikan akses yang lebih baik terhadap pencari keadilan.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Sepanjang tahun 2014, Mahkamah Konstitusi telah menuntaskan tugas konstitusionalnya untuk mengadili dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dengan berkualitas dan tepat waktu. Putusan Mahkamah Konstitusi telah pula dijalankan dan menjadi dasar pembentukan lembaga perwakilan baik Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, maupun DPRD provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.

Selain itu, dengan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 21 Agustus 2014, MK telah berhasil mengawal dan menghantarkan proses suksesi kepemimpinan nasional berjalan di atas rel konstitusi, berlangsung aman dan damai. Rakyat Indonesia berharap MK juga sukses dalam menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

Sementara itu, pembangunan hukum nasional juga ditopang oleh Komisi Yudisial. Berkenaan dengan wewenang pengusulan calon Hakim Agung, Komisi Yudisial selama ini telah menjalankan tugasnya untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Komisi Yudisial juga terus menjalankan program menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim dengan cara meningkatkan kapasitas hakim melalui berbagai pelatihan dengan penekanan pada Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim, pemantauan, edukasi publik tentang peran dan kewenangan hakim, advokasi, dan mengupayakan pemenuhan kesejahteraan hakim.

Komisi Yudisial juga terus melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, serta memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim. Komisi Yudisial juga menyiapkan calon-calon hakim yang kompeten melalui program klinik etik dan hukum di beberapa perguruan tinggi. Penyiapan calon-calon hakim yang kompeten tersebut dilakukan dengan menjaring minat para mahasiswa jurusan ilmu hukum untuk dididik menjadi calon hakim yang berkualitas dan berintegritas.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Kinerja Lembaga-lembaga Negara yang saya sampaikan tadi, merupakan bagian dari upaya luhur kita untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pembangunan di negeri kita agar semakin demokratis, berwibawa, dan bermartabat.

Saya mendukung masing-masing Lembaga Negara untuk memperkuat peran dan fungsinya terutama dalam melanjutkan reformasi birokrasi. Saya berharap lembaga negara makin kuat dalam memberantas korupsi sebagai bagian dari perwujudan akuntablitas dan transparansi pemerintahan.

Kita juga berkewajiban untuk saling menjaga kewibawaan Lembaga-lembaga Negara, saling bersinergi, dan meningkatkan kepercayaan publik nasional maupun internasional. Ingat, kita sedang berjuang untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Akhirnya saya mengajak para pimpinan lembaga negara untuk berperan lebih besar dalam memelihara stabilitas politik demi percepatan pembangunan nasional. Mari kita bersama-sama gelorakan semangat untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Mari kita bangun Tanah Air, Tanah Tumpah Darah kita dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab.

Dirgahayu Republik Indonesia !

Terima kasih,

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Om Shanti Shanti Shanti Om